Pembatalan SK terhadap 1.703 Pejabat Pemkot Merugikan Negara
Bastian Lubis, peneliti senior keuangan negara dan daerah Universitas Patria Artha mengatakan pembatalan SK Wali kota Makassar semasa kepemimpinan Danny Pomanto merupakan kesalahan besar, karena berpotensi merugikan negara sebesar Rp3,91 triliun.

MAKASSAR – Pembatalan surat keputusan (SK) walikota terhadap 1.073 pejabat Pemkot Makassar berdampak pada kerugian materil dan inmateril.

Peneliti senior keuangan negara dan daerah Universitas Patria Artha, Bastian lubis mengatakan pembatalan SK Wali kota Makassar semasa kepemimpinan Danny Pomanto merupakan kesalahan besar, karena berpotensi merugikan negara sebesar Rp3,91 triliun.

“Pejabat lama yang dikembalikan ke posisi semula, atas dugaan maladministrasi adalah pemicu dari kerugian negara,” tegas Bastian belum lama ini.

Bastian menilai seluruh pejabat yang telah dibatalkan SKnya, harus mengembalikan seluruh tunjangan dan anggaran lainnya yang telah digunakan.

Bastian Lubis. (foto: dok)

“Saya mencontohkan seperti pejabat si A pada saat SK nya belum dibatalkan mendapatkan posisi sebagai Kadis, maka seluruh tunjangan atau anggaran lainnya yang telah digunakan harus dikembalikan,” pungkasnya.

Bukan hanya dari segi materil, juga segi inmateril Kepala sekolah yang telah menanda tangani ijasah, Kadis Kependudkan dan Catatan Sipil yang telah menandatangani kartu keluarga, Camat yang telah menandatangi akte tanah serta lainnya.

“Maka semua itu harus dibatalkan dan pasti sangat merugikan masyarakat,” jelasnya.

Pihak yang paling bertanggung jawab atas kerugian materil dan in materil, kata Lubis, adalah Pj Wali kota Makassar, Iqbal Suhaeb.

Kenapa Iqbal, karena Pj Wali kota Makassar yang bertanggung jawab setiap kebijakan yang terjadi didalam suatu tata pemerintahan.

Ia menambahkan jika pun tidak dilakukan pengembalian kerugian negara, bisa saja Pj Walikota Makassar akan berhadapan dengan hukum.

Bastian lebih jauh mengaku, Sikap Gubernur Provinsi Sulsel yang terus mengintervensi Wali kota Makassar itu salah, karena Kepala Daerah harusnya bertanggung jawab ke DPRD.

“Janganlah sok copot-copot dan mengintervensi Wali kota Makassar, karena pertanggung jawaban seorang kepala Daerah hanya ke DPRD,” tutupnya. (*)