MAKASSAR—Pemerintah Kota Makassar terus mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu langkah strategis yang kini dijajaki adalah pengembangan Merit Sistem untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) serta efektivitas pelayanan publik.
Penguatan arah kebijakan ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly, usai menerima kunjungan Praktisi Transformasi Digital Reformasi Birokrasi, Juwanda, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di Ruang Bilateral Wali Kota Makassar, Kamis (17/7/2025).
Menurut Zulkifly, penerapan sistem merit secara digital akan mempermudah proses pemetaan potensi ASN, penilaian kinerja, hingga pemberian tunjangan berbasis capaian kerja.
“Melalui dashboard digital, Wali Kota bisa langsung memantau kinerja ASN, menilai kompetensi dan talenta secara real time, tanpa harus bertemu langsung. Ini memudahkan pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran,” ujar Zulkifly.
Ia menambahkan, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin sangat antusias dengan pengembangan sistem ini. Bahkan, Pemkot tengah menjajaki konsep serupa yang telah sukses diterapkan di Bandung dan Provinsi Jawa Barat.
“Sistem ini bukan hanya mendukung pelayanan publik, tapi juga menciptakan tata kelola kepegawaian yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Langkah awal diskusi tersebut akan dilanjutkan dalam forum grup diskusi (FGD) bersama Wali Kota untuk membahas lebih teknis penerapannya di Kota Makassar.
Di tempat yang sama, Praktisi Transformasi Digital, Juwanda, menyampaikan pengalamannya dalam mengembangkan merit sistem di sejumlah daerah, termasuk Kota Bandung. Ia menilai komitmen Wali Kota Makassar terhadap penguatan sistem merit sangat kuat dan patut diapresiasi.
“ASN adalah motor pembangunan. Tanpa tata kelola SDM yang baik, program pemerintah tidak akan berjalan maksimal. Oleh karena itu, pengembangan merit sistem menjadi sangat krusial,” ucap Juwanda.
Ia juga menegaskan bahwa merit sistem bukan sekadar soal aplikasi atau teknologi, melainkan berkaitan erat dengan ketersediaan data yang valid, infrastruktur yang mendukung, dan komitmen politik dari pimpinan daerah.
“Kami siap berbagi praktik terbaik, termasuk tantangan dan solusi yang pernah kami hadapi dalam pengembangan sistem ini. Harapannya, pengalaman ini bisa disesuaikan dan diterapkan di Makassar,” jelasnya.
Ke depan, hasil diskusi akan dirumuskan lebih lanjut untuk memastikan sistem ini dapat diimplementasikan secara optimal, demi mendukung kinerja ASN yang lebih profesional, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (70n/Ag4ys/4dv)
