Wagub Sulsel Dukung Kebijakan Pemerintah Pusat Tekan Angka Kemiskinan
Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Tahun 2021 secara virtual dari Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, dibuka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, Kamis (25/2/2021).

MAKASSAR—Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mendukung arah kebijakan pemerintah pusat dalam menekan angka kemiskinan, meningkatkan SDM, pembangunan berkeadilan serta lainnya.

Hal ini disampaikan Wagub Sulsel saat mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Tahun 2021 secara virtual dari Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, dibuka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, Kamis (25/2/2021).

Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mendukung arah kebijakan pemerintah pusat karena ini adalah upaya pemerintah dalam pengembangan wilayah serta mengurangi kesenjangan

“Kami dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mendukung arah kebijakan pemerintah pusat karena ini adalah upaya pemerintah dalam pengembangan wilayah dan mengurangi kesenjangan serta menjamin pemerataan pembangunan di semua daerah di Indonesia,” jelasnya.

Ia menyebutkan dalam menindaklanjuti arah kebijakan pemerintah pusat pihaknya akan berkoordinasi dengan semua stakeholder terkait.

“Ada kesadaran bersama untuk bersinergi menekan angka kemiskinan, meningkatkan SDM, pembangunan berkeadilan serta bersinergi. Alhamdulillah salah satu program pusat untuk menjadikan Puskesmas sebagai ujung tombak promkes untuk preventif termasuk revitalisasi sistem sarana dan prasarana pendukung,” sebutnya.

Orang Nomor Dua di sulsel ini menambahkan, Rakor teknis ini untuk memantapkan rencana pembangunan di daerah agar selaras dengan Pemerintah Pusat

“Rapat Koordinasi Teknis ini dalam rangka merangkai rencana pembangunan di daerah agar selaras dengan Pemerintah Pusat,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa memaparkan, agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 sebagai penerjemahan visi misi dan arahan Presiden, Joko Widodo.

“Diantaranya ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,” paparnya.

Ia menyebutkan RPJMN 2020-2024 lainnya adalah infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar.

“RPJMN lainnya adalah lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik,” jelasnya.

Kepala Bappenas juga menjelaskan, arah kebijakan pengembangan wilayah tahun 2022. Diantaranya terkait pengembangan wilayah tahun 2022, strategi pengembangan wilayah, dan sasaran pengembangan wilayah.

“Untuk pengembangan wilayah tahun 2022 dalam arah kebijakan pemerintah akan dilakukan percepatan pemulihan dampak pandemi covid 19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan mata rantai produksi dan rantai nilai daerah,” ujar Suharso.

“Selanjutnya, pemerintah akan mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan kualitas hidup antarwilayah,” lanjutnya.

Untuk strategi pengembangan wilayah, pemerintah akan menjalankan strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan pedesaan prioritas nasional, dan kawasan transmigrasi.

Diketahui Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2021 juga diikuti Gubernur se-Indonesia. (*)