PONTIANAK — Temu Nasional Pendamping (TNP) IV 2026 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, menjadi momentum untuk memperkuat peran dan profesionalisme pendamping koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) di Indonesia.
Mengusung tema “Menguatkan Youthpreneur, UMKM Digital, dan Koperasi untuk Indonesia Maju dan Berdaulat”, kegiatan yang berlangsung pada 11–15 Agustus 2026 itu mempertemukan pendamping KUMKM, pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, hingga pemangku kepentingan dari berbagai daerah.
TNP IV tidak hanya menjadi forum konsolidasi para pendamping. Perhelatan tersebut juga menjadi ruang pertukaran gagasan, penguatan jejaring, pengembangan kemitraan, serta perumusan agenda strategis bagi pengembangan pendampingan KUMKM ke depan.
Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir, di antaranya Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, International Labour Organization (ILO), pemerintah daerah, perguruan tinggi dan inkubator bisnis, perbankan, lembaga penjaminan, dunia usaha, serta pengurus dan anggota ABDSI dari berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Umum ABDSI, Bahrul Ulum Ilham, PhD, mengatakan keberhasilan TNP IV menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi pendamping sebagai bagian strategis dalam ekosistem pengembangan koperasi dan UMKM nasional.
“TNP IV bukan sekadar pertemuan pendamping, tetapi momentum untuk menyatukan perspektif, pengalaman, dan komitmen dalam membangun ekosistem pendampingan yang lebih profesional, kolaboratif, dan berdampak,” ujarnya.
Menurutnya, pendamping harus mampu menjadi agen perubahan yang membantu pelaku KUMKM bertumbuh, beradaptasi dengan perubahan, serta meningkatkan kapasitas usaha agar mampu naik kelas.
Ketua Steering Committee TNP IV, Dr Muhammad Fahmi, mengatakan salah satu keluaran utama forum tersebut adalah Piagam Pontianak. Piagam itu dirancang sebagai komitmen kolektif para pendamping KUMKM untuk memperkuat profesi pendamping, meningkatkan kapasitas, melakukan standardisasi layanan, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta memperkuat kebijakan pendampingan KUMKM secara nasional.
“TNP IV tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi diarahkan menghasilkan rumusan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti setelah forum berakhir,” katanya.
Rangkaian TNP IV juga diperkuat dengan International Conference on Cooperatives, MSMEs, and Entrepreneurship (ICCME) 2026. Penasehat ABDSI, Dr Noer Sutrisno, menilai konferensi tersebut penting karena mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, pemerintah, dan pelaku usaha dalam membahas pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan.
Selain forum dan konferensi, TNP IV turut memberikan BDS Impact Award 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah, pimpinan perguruan tinggi, dan para penggerak yang dinilai memiliki dedikasi serta kontribusi dalam membangun ekosistem UMKM yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing.
Ketua Organizing Committee (OC) TNP IV Pontianak, Sarfandi, mengatakan rangkaian kegiatan juga diisi expo yang mempertemukan pelaku UMKM dengan jejaring pendamping, perguruan tinggi, pemerintah, dan mitra usaha.
Setelah rangkaian TNP IV di Pontianak, agenda ABDSI dilanjutkan dengan misi ke Kuching, Sarawak, Malaysia. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat jejaring sekaligus membuka ruang pembelajaran dan kolaborasi lintas negara.
Bahrul menegaskan tantangan pengembangan UMKM ke depan semakin kompleks. Karena itu, pendamping tidak cukup hanya menguasai persoalan teknis usaha, tetapi juga harus memahami perkembangan teknologi, perubahan pasar, serta mampu membangun jembatan kolaborasi.
“Profesionalisasi pendamping menjadi salah satu agenda penting ABDSI ke depan,” tegasnya.(Ag4ys)
