MAKASSAR—Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai mewaspadai ancaman lonjakan harga pangan menjelang Hari Raya Iduladha 2026. Alarm paling serius datang dari stok cabai rawit yang disebut hanya mampu bertahan sekitar tiga hari.
Kondisi itu diungkap Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (7/5/2026).
Fatmawati meminta seluruh TPID kabupaten/kota bergerak cepat mengantisipasi potensi gejolak harga dan gangguan pasokan pangan menjelang momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha.
Menurutnya, peningkatan konsumsi masyarakat saat Iduladha berpotensi memicu kenaikan harga sejumlah komoditas strategis jika tidak diantisipasi sejak dini.
“HLM TPID ini menjadi momentum penting memperkuat koordinasi pengendalian inflasi, menjaga stabilitas harga, sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi pangan,” ujar Fatmawati.
Ia mengungkapkan, cabai rawit menjadi komoditas paling rawan karena ketahanan stoknya sangat terbatas. Selain itu, beberapa komoditas lain seperti cabai besar, bawang, beras, ikan bandeng, ikan laut hingga udang basah juga mulai mendapat perhatian serius pemerintah.
Data Pemprov Sulsel mencatat ketahanan stok cabai besar hanya sekitar 34 hari, gula pasir 31 hari, sementara bawang putih sekitar 72 hari. Adapun stok beras masih relatif aman dengan ketahanan mencapai 408 hari.
Fatmawati menegaskan, daerah yang mengalami kekurangan pasokan tidak boleh hanya menunggu bantuan pemerintah provinsi. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota segera membangun kerja sama distribusi dengan daerah surplus pangan agar harga tetap terkendali.
“Daerah yang mengalami defisit komoditas pangan harus segera menjalin kerja sama dengan daerah surplus. Ini penting agar pasokan tetap stabil dan harga tidak melonjak,” tegasnya.
Pemprov Sulsel juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi mulai dari Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, penguatan distribusi pangan, hingga optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) daerah untuk menjaga stabilitas harga di pasaran.
Selain langkah jangka pendek, pemerintah juga memperkuat strategi jangka panjang melalui peningkatan produktivitas pertanian, penguatan cadangan pangan daerah, revitalisasi cold storage, hingga penguatan sistem data pangan berbasis digital.
Dalam kesempatan itu, Fatmawati turut menyinggung kondisi inflasi Sulsel yang sempat masuk kategori tinggi nasional pada awal 2026. Pada Februari lalu, inflasi Sulsel tercatat mencapai 6,13 persen secara tahunan.
Namun berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 4 Mei 2026, inflasi Sulsel berhasil ditekan menjadi 2,68 persen year on year (yoy) atau kembali masuk dalam rentang target nasional.
“Alhamdulillah, Sulawesi Selatan sudah keluar dari klaster inflasi tertinggi nasional. Tetapi ini tetap harus kita jaga bersama,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, mengatakan HLM TPID menjadi forum strategis menyatukan langkah seluruh daerah dalam menjaga daya beli masyarakat menjelang Iduladha.
Ia menyebut pola historis menunjukkan HBKN Iduladha hampir selalu diikuti lonjakan permintaan pangan, sehingga pengendalian distribusi dan pasokan harus diperkuat sejak sekarang.
“Kami berharap HLM ini dapat merumuskan rekomendasi yang efektif untuk pengendalian inflasi selama periode HBKN Iduladha 2026, baik dari sisi hulu, distribusi, maupun hilir,” ujar Jufri. (Ag4ys)
