Gedung Kementerian Perhubungan RI. (foto: Setkab)
Gedung Kementerian Perhubungan RI. (foto: Setkab)

MAKASSAR—Penggiat Anti Korupsi yang juga Penasehat LSM Mandat Makassar, Peter Fikri Pitoy mengaku, Senin, 22 Januari 2021, telah melaporkan Biro Layanan Pengadaan & Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI kepada penyidik Mabes Polri.

Kepada Mediasulsel.com melalui sambungan telepon, Selasa (23/2), Peter mengatakan, bahwa pengaduan tersebut dilakukan karena pihaknya menduga, KKN di Kemenhub RI sudah sangat kronis, proses lelang yang dilakukan tidak lebih hanyalah sebuah kamuflase dan hanya formalitas saja demi memenuhi kebutuhan aturan sebagaimana diatur dalam Keppres tentang pengadaan barang dan jasa.

Peter juga menyebutkan, bahwa Biro LPPBMN yang merupakan biro yang baru dibentuk untuk lebih fokus menangani proses lelang pengadaan barang dan jasa, tidak lebih hanyalah sebuah biro yang berfungsi untuk mengamankan kepentingan oknum-oknum tertentu.

Bahkan lanjut Peter, jauh sebelum proses lelang dilaksanakan sudah dapat diketahui siapa oknum rekanan yang akan jadi pemenang.

“Sungguh sangat memiriskan, padahal sejak era Presiden SBY hingga Presiden Jokowi pemberantasan KKN senantiasa menjadi skala prioritas pemerintah, karena KKN mampu merusak sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, namun ironisnya oknum oknum bermental korup semakin bertambah,” tegas Peter.

Terkait dengan pengaduan yang sudah dilakukan ke penyidik Mabes Polri, Peter mengaku dilakukan untuk memberikan pelajaran yang berharga bagi Kemenhub, khususnya kepada oknum-oknum avonturir agar dapat menerima ganjaran yang setimpal atas perbuatannya.

“Insya Allah kami akan mengawal sampai tuntas laporan yang telah kami serahkan ke pihak penyidik agar jadi pelajaran berharga buat kementerian perhubungan dan oknum oknum avonturir dapat menerima ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya mengingat apa yang mereka lakukan tersebut sangat merusak tatanan berbangsa dan bernegara,” pungkas Peter. (464Ys)