Rakyat Thailand hari Minggu dengan suara yang sangat besar menyetujui UUD baru yang didukung oleh penguasa militer yang meletakkan dasar-dasar bagi pemerintah yang dipengaruhi militer dan dikendalikan oleh para pejabat yang diangkat, bukan yang dipilih oleh rakyat.
Dalam referendum yang diadakan oleh pemerintah militer itu, 62 persen pemilih mengatakan mereka menyetujui UUD baru itu, sementara 38 persen menolaknya, kata pejabat komisi pemilihan Somchai Srisutthiyakorn kepada wartawan. Ia mengatakan bahwa 91 persen suara telah dihitung, dan bahwa hasil terakhir diperkirakan tidak akan berubah banyak setelah semua suara dihitung.
Referendum itu dipandang sebagai ujian popularitas pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yang diangkat militer dan ia sendiri adalah seorang pensiunan jenderal angkatan darat yang sangat mengekang suara oposisi sejak berkuasa dalam kudeta tahun 2014. Tetapi pemerintahannya juga telah mendatangkan kestabilan dan mengakhiri kekerasan yang sering terjadi di jalan-jalan dan politik yang memecah-belah yang telah memperlemah ikatan social Thailand selama bertahun-tahun.
Kestabilan di permukaan mungkin turut menjelaskan dukungan rakyat pada UDD baru itu.
UUD baru itu “menyebut banyak tentang kekhawatiran dan keprihatinan mayoritas rakyat Thailand,” kata Gothom Areeya, seorang dosen Universitas Mahidol Thailand kepada Associated Press. “Banyak warga Thailand menghendaki berakhirnya korupsi dan kembalinya perdamaian dan pembangunan. Walaupun banyak pakar seperti saya mungkin banyak mengeritiknya, pesan kami tidak mencapai banyak orang,” katanya. (voa)
