MAKASSAR—Temuan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov Sulsel masuk daftar penerima bantuan sosial (bansos) dan menikmati Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masuk proses verifikasi.
Temuan ASN penerima PKH dan BPNT itu berawal dari temuan Komisi E DPRD Sulsel. Disebutkan ada seribuan pegawai lingkup Pemprov tercatat sebagai penerima. Olehnya itu, Dinas Sosial (Dinsos) diminta segera melakukan kroscek data.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sudah mewanti-wanti agar dilakukan verifikasi dan update data, supaya tidak terjadi hal serupa. Khususnya, para ASN yang baru tercatat sebagai pegawai dari CPNS.
“Datanya baru masuk tentu masih di verifikasi dia ASN karena baru masuk terdata update data. Perlu kami sampaikan juga bahwa di Provinsi ini tentu datanya dari kabupaten dan kota tentu kontrolnya juga perubahan data ada di Kabupaten dan Kota,” ucapnya belum lama ini.
Menurutnya, update terbaru memang sangat diperlukan untuk penerima Bansos tersebut. Khususnya, memastikan penerima bisa tepat sasaran.
“Tapi kami perlu sampaikan saja ini bukan soal Kota dan Kabupaten tapi ini soal memastikan sebenarnya Update data. Bukan masalah asn atau bukan tapi persoalan bagaimana PKH ini terupdate,” ujarnya.
“Ini makanya masih di olah datanya baru kemarin laporan pra. Tentu kita menunggu dari kabupaten dan kota untuk konfirmasi verifikasi dilapangan faktanya,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Imran Jausi mengatakan pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) supaya memastikan data ASN yang diduga masih terdata penerima Bansos.
‘Iye, sesuai pembicaraan kami dengan Kepala Dinas sosial, maka hari ini kami akan koordinasikan dengan dinas sosial,” singkatnya. (*)
