MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sulsel Abdul Hayat Gani, mengatakan pelantikan Pejabat Eselon II Pemprov Sulsel kemungkinan besar akan dilaksanakan pekan ini.
Hal tersebut dikatakan Sekprov Sulsel, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum lama ini. “Insya Allah, semoga saja minggu ini,” kata Hayat.
Dia menyebut, pelantikan pejabat eselon II untuk mengisi jabatan kepala OPD yang baru tinggal menunggu hasil penilaian dari tim penilai kinerja OPD Pemprov Sulsel. “Belum keluar, tinggal menunggu hasilnya dinda,” ujarnya.
Adapun tim penilai kinerja OPD Pemprov Sulsel, kata Hayat, antara lain, Asisten III Administrasi Pemprov Sulsel, Badan Diklat, Inspektorat Sulsel, Badan Kepegawaian Daerah pemprov Sulsel, serta Sekretaris daerah Setda Pemprov Sulsel.
“Asisten 3, badan Diklat, Inspektorat Sulsel, badan Kepegawaian Daerah pemprov Sulsel,dan Saya selaku sekda,” ungkapnya.
Diketahui adapun perubahan OPD lingkup Pemprov Sulsel diantaranya, tiga dinas lingkup PU yakni: Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulsel; Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel;
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, dilebur lalu menjadi dua OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Tata Ruang, Pemukiman, dan Pertanahan.
Lalu, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) dilebur ke Bappeda Sulsel. Kemudian, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura beserta Dinas Perkebunan dilebur menjadi satu menjadi Dinas Perkebunan dan Pertanian.
Atas hal itu, muncul OPD baru yang berdiri sendiri yakni Dinas Ketahanan Pangan.
Selanjutnya, Biro Humas dan Protokol juga dihilangkan dan dilebur ke OPD lainnya. Yakni, khusus bagian kehumasannya dilebur ke Dinas Kominfo.
Sementara bagian keprotokoleran digabung ke Biro Umum. Selain itu di lingkup sekretariat ada biro baru, yakni: Biro Pengadaan dan Jasa; Biro Administrasi dan Sekretariat Daerah; dan Biro Ortala berubah nama menjadi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.
Kemudian, Biro Aset dilebur kedalam Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Lalu Biro Pembangunan dilebur ke Biro Ekonomi.
Termasuk posisi staf ahli yang saat ini diisi tujuh pejabat, direncanakan akan dirampingkan dan menjadi dua staf ahli saja. (*)
