MAKASSAR – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar meminta dukungan kepada Pemerintah Kota Makassar terkait pelaksanaan lapangan sensus penduduk 2020. Mengingat, di masa pendemi covid-19, beberapa petugas BPS mendapat penolakan dari warga.
Kepala Pelaksana Harian BPS Makassar, Hafid mengatakan, para petugas BPS dalam menjalakan aktivitasnya menjamin kondisi kesehatannya.
Tak hanya itu, BPS Makassar juga melakukan penerapan protokol kesehatan Covid-19 saat mengujungi rumah-rumah warga.
“Ada 854 petugas kami yang tersebar di 15 kecamatan dijamin bebas covid-19. Sebelum ke lapangan kita rapid test dulu. Jika ada reaktif, kita istirahatkan.”
“Petugas kami juga dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, sarung tangan, handsanitizer, dan perlengkapan yang selalu dijaga kebersihannya,” kata Hafid saat menemui Pj Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin, di Ruang Rapat Lantai 11 Wali Kota Makassar, Selasa (8/9/2020).
Ia berharap, sensus penduduk 2020 yang dikerjakan dari 1 hingga 25 September mendatang bisa mencapai target 100 persen. Saat ini pihaknya baru mencapai 30% atau 148.000 KK, dari total target 336.389 KK.
Ia menambakan, sensus penduduk saat ini dirancang lebih sederhana yang awalnya 22 pertanyaan menjadi empat pertanyaaan. Diantaranya jumlah penduduk, alamat, jenis kelamin dan kepemilikan NIK.
“Untuk itu kita butuhkan dukungan Prof Rudy dengan menggelar sosialisasi bersama camat dan lurah dalam waktu dekat ini. Karena dukungan perangkat daerah hingga RT/RW sangat berarti nlbagi kami dalam mencapai target,” jelasnya.
Sementara Penjabat Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin bakal memberikan dukungannnya kepada BPS Makassar dalam memutakhirkan data kependudukan warga Indonesia. Menurutnya, data penduduk kunci utama kesuksesan dalam pembangunan daerah.
“Basis data itu pondasi untuk kesuksesan suatu pelayanan dan kebijakan pemerintah daerah. Kalau data kacau, keputusan selanjutnya pasti kacau. Kita lihat data bansos, selalu tidak tepat, karena apa, karena datanya tidak valid,” kata Prof Rudy.
Prof Rudy juga mengusulkan Indonesia kedepannya bisa memiliki data tunggal akurat berbasis kependudukan. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat jika menemukan kendala administrasi.
“Jadi kalau ada data tunggal akurat, kalau ada orang misalnya urus sim atau kredit, tidak perlu lagi ada surat pengantar. Administrasi kita sangat menyusahkan masyarakat, bahkan orang keadaan darurat saja di Rumah Sakit, bisa tidak ditangani karena proses administrasi,” pungkasnya.
