OPINI—Indonesia kembali diguncang gelombang demonstrasi besar. Sejak Senin (25/8/2025) hingga Jumat (29/8/2025), ribuan massa turun ke jalan menolak kenaikan tunjangan DPR sekaligus menyerukan pembubaran lembaga legislatif itu.
Aksi bermula di depan Gedung DPR/MPR, lalu menjalar ke berbagai daerah. Transportasi lumpuh, fasilitas umum rusak, bahkan seorang driver ojol bernama Affan meninggal dunia karena terjebak di tengah kericuhan (Tempo, 28 Agustus 2025).
Peristiwa ini menjadi pukulan telak: rakyat yang berjuang mengais rezeki justru kehilangan nyawa di tengah konflik politik yang seharusnya tak perlu ada. Tragedi Affan sekaligus membuka kembali luka lama: hilangnya kepercayaan rakyat kepada wakil mereka di Senayan.
Krisis Kepercayaan yang Makin Dalam
Kemarahan publik sebenarnya bukan hanya soal angka tunjangan. Kenaikan ini dianggap sebagai simbol kesenjangan antara elit politik dan rakyat. Ketika buruh, petani, dan driver ojol berjuang melawan tingginya biaya hidup, para legislator justru menambah kenyamanan hidup mereka dengan dana rakyat.
Tidak heran jika demonstrasi kali ini lebih luas dan lebih keras dibanding sebelumnya. Bahkan, beberapa kelompok sampai menyerukan pembubaran DPR karena menilai lembaga itu tak lagi menjalankan fungsi utamanya: mewakili rakyat.
Survei Litbang Kompas pada Juli 2025 mencatat bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DPR hanya 28 persen—angka terendah dibanding lembaga negara lainnya. Artinya, mayoritas rakyat sudah jenuh dan muak dengan kinerja wakil mereka.
Tragedi Affan: Korban Sistem Politik
Di tengah situasi itulah, Affan harus kehilangan nyawa. Ia bukan demonstran, bukan pula provokator. Ia hanya seorang pekerja harian yang sedang mengejar order demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun, jalan yang harus ia lalui telah berubah menjadi arena konflik akibat kebijakan politik yang menyulut kemarahan rakyat.
Tragedi Affan bukanlah kebetulan. Sebelumnya, kita juga menyaksikan korban jatuh saat demo menolak kenaikan harga BBM tahun 2022, atau saat gelombang penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Fasilitas umum rusak, transportasi lumpuh, korban luka berjatuhan, dan nyawa melayang.
Pola ini terus berulang: elit membuat keputusan yang menyakiti rakyat, rakyat marah lalu turun ke jalan, konflik pecah, dan pada akhirnya rakyat kecil pula yang menjadi korban. Affan adalah simbol nyata betapa mahalnya harga yang harus dibayar rakyat akibat sistem politik yang tidak berpihak pada mereka.
Selama politik dipandang sebagai jalan menuju keuntungan pribadi, bukan sebagai amanah untuk mengurus rakyat, tragedi serupa akan terus berulang dengan wajah-wajah baru yang menjadi korban.
Akar Masalah: Politik dalam Sistem Demokrasi
Mengapa semua ini bisa terus terjadi? Karena dalam sistem demokrasi hari ini, politik lebih dipandang sebagai jalan menuju kekuasaan dan keuntungan. Jabatan adalah tiket untuk memperkaya diri dan kelompok, bukan sarana untuk mengabdi.
Kenaikan tunjangan DPR hanyalah puncak gunung es. Realitanya, politik kita telah lama terjebak dalam budaya transaksional. Partai politik membutuhkan biaya besar untuk bertahan. Kandidat butuh dana ratusan miliar untuk maju dalam pemilu. Dan ketika mereka berhasil duduk di kursi kekuasaan, insting pertama adalah bagaimana “balik modal” sekaligus menumpuk keuntungan baru.
Sementara itu, rakyat hanya dilihat sebagai angka suara lima tahun sekali. Setelah pemilu usai, suara rakyat kerap diabaikan. Tidak aneh jika akhirnya muncul krisis kepercayaan yang semakin dalam.
Jalan Keluar dari Islam
Di titik inilah kita perlu berani melihat jalan lain. Islam menawarkan konsep politik yang sangat berbeda dengan sistem hari ini. Dalam Islam, politik bukan soal kekuasaan demi kekuasaan, melainkan bagaimana mengurus urusan umat dengan hukum Allah. Pemimpin dipandang sebagai pengurus rakyat, bukan penguasa. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang ia urus.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Prinsip ini menjadikan pemimpin dalam Islam tidak berhak mengambil keuntungan dari jabatannya. Gaji dan fasilitas negara diberikan sesuai kebutuhan, bukan untuk memperkaya diri. Sejarah mencatat, Khalifah Umar bin Khattab pernah ditegur karena mengambil dua potong pakaian dari baitul mal. Padahal, beliau seorang kepala negara! Itu menunjukkan betapa seriusnya Islam menjaga amanah kekuasaan.
Selain itu, Islam memiliki sistem ekonomi yang adil. Kekayaan negara tidak boleh dikuasai segelintir elit atau korporasi. Sumber daya alam, seperti tambang, hutan, dan energi, dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk swasta. Dengan sistem seperti ini, kesenjangan bisa ditekan, kebutuhan rakyat bisa dijamin, dan alasan untuk marah pun berkurang.
Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Nizham al-Hukm menjelaskan bahwa pengurusan umat dalam Islam tidak boleh dilepaskan dari syariat:
“Majelis Umat adalah tempat umat menyampaikan pendapat, mengawasi penguasa, dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan. Khalifah wajib memperhatikan nasihat umat selama tidak bertentangan dengan syariat.”
Dengan keberadaan Majelis Umat ini, rakyat memiliki ruang kontrol yang nyata, tetapi bukan dalam kerangka demokrasi sekuler, melainkan dalam kerangka amar ma’ruf nahi munkar yang diwajibkan Allah. Sistem ini mencegah lahirnya tirani sekaligus menjaga agar kebijakan negara tetap berpihak kepada rakyat dan sesuai dengan hukum Allah.
Lebih jauh, beliau juga menegaskan fungsi mendasar dari negara dalam Islam:
“Negara (daulah) adalah institusi eksekutif yang melaksanakan hukum-hukum Islam secara menyeluruh, baik di dalam negeri maupun dalam hubungannya dengan luar negeri. Ia merupakan alat untuk menegakkan syariat dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.” (Nizham al-Islam)
Dari sini jelas bahwa Islam tidak hanya menawarkan nilai spiritual, tetapi juga sistem pemerintahan nyata yang mengatur ekonomi, politik, sosial, dan hubungan internasional. Semua itu dijalankan dengan satu tujuan: menegakkan syariat Allah sebagai rahmat bagi seluruh manusia.
Jika sistem Islam ini ditegakkan, politik tidak lagi menjadi sumber tragedi. Tidak ada lagi rakyat kecil yang harus kehilangan nyawa seperti Affan hanya karena kebijakan yang zalim. Sebaliknya, politik menjadi jalan untuk mewujudkan rahmat bagi seluruh manusia, sebagaimana Islam dihadirkan oleh Allah sebagai rahmatan lil ‘alamin. (*)
Penulis: Eka Purnama Sary, S.Pd (Pegiat Literasi)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
