JENEPONTO—Penyumbang stunting terbesar di Jeneponto adalah adanya perkawinan dini atau dibawah umur. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Jeneponto, dr Iswan Sanabi, Rabu (7/9/2022).
“Dalam hal ini, kita kerjasama dengan Kementerian Agama (Kemenag) karena penyumbang stunting terbesar adalah adanya perkawinan dini,” kata Iswan Sanabi mantan Direktur RSUD Lanto Daeng Pasewang Jeneponto yang mana kantornya ditunjuk selaku Kordinator Percepatan Penurunan Stunting.
Dengan adanya perkawinan dini yang kadang terjadi, pihak Dinas PPKB mengharapkan agar calon pengantin tidak begitu mudah memberikan surat nikah.
“Kita berharap kepada Kemenag agar jangan dulu diberikan surat nikah kepada calon pengantin (Catin). Bikinlah aturan perkawinan harus cukup umur ya diloloskan tapi kalau tidak ya ditunda perkawinannya,” harapnya.
Iswan mengutarakan, berdasarkan penelitian pada tahun 2017 bahwa penyebab stunting adalah perkawinan dini. “Belum matangnya struktur tubuh untuk melahirkan anak bisa diharapkan tidak stunting,” terangnya.
“Istilahnya 4T yaitu, terlalu mudah, terlalu tua, terlalu dekat jaraknya antara anak pertama dan kedua, dan terlalu banyak anak,” jelasnya.
Adapun ciri-ciri anak stunting menurutnya, pertumbuhan anak pendek tapi tidak semua anak pendek adalah stunting.
“Perkembangan dan pertumbuhan terganggu disebabkan kekurangan gizi yang lama atau kronis sehingga anaknya pendek, pertumbuhan otak juga terganggu menyebabkan anak tidak bisa belajar dengan baik,” tuturnya.
Dalam penanganan stunting, kolaborasi OPD perlu data yang valid pada tahun 2021.
“Setelah diverifikasi validasi (Verval) selama satu bulan didapati data stunting 57 ribu keluarga resiko stunting (belum stunting) menjadi 15 ribu. Yang didata pasangan usia subur (PUS), ibu punya balita, ibu punya baduta,” katanya.
Diungkapkannya lagi, wilayah paling beresiko stunting ada di Kecamatan Bangkala Barat yaitu di Kelurahan Bulujaya, mencapai 1000 orang lebih.
Untuk itu, dalam penanganan stunting sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkolaborasi yaitu, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Sosial. (*)
