Menyasar kelompok Disabilitas, KPU Makassar Dapat Masukan Terkait Pemilu Akses

MAKASSAR—KPU Kota Makassar bersama PPK Kecamatan Tallo dan Panakkukang melaksanakan sosialisasi tahapan dan partisipasi PEMILU di SLB YAPTI Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sabtu pagi, 29 Juli 2023.

Sosialisasi ini mengundang 5 organisasi disabilitas , yakni HWDI Makassar, NPC Makassar, Pertuni Makassar, Gerkatin Makassar dan Permata Kota Makassar.

Hadir sebagai pembicara dari Komisioner KPU Kota Makassar, yakni Endang Sari, Abd. Rahman dan Gunawan Masyhar menyampaikan beberapa poin penting terkait Tahapan dan Partisipasi masyarakat disabilitas pada PEMILU mendatang.

Endang Sari menyampaikan, KPU Kota Makassar ingin mendengar apa masukan yang bisa dilakukan oleh KPU Kota Makassar dalam menyukseskan PEMILU 2024,

“Kami berharap ada tanggapan dan masukan pada dialog ini sehingga bisa menjdi bekal KPU Makassar melaksanakan tahapan PEMILU di tahun 2024 yang bertepatan dengan 14 Februari 2024,” ujarnya.

Mengingat, kata dia, kesuksesan PEMILU sangat dipengaruhi oleh kemampuan KPU menghadirkan pemilu akses kepada seluruh peserta pemilu dan warga negara tanpa terkecuali.

KPU Kota Makassar, Gunawan Mashar menyampaikan, untuk memilih pemimpin yang dapat mengakomodir kepentingan disabilitas,

“Diingatkan kepada Bapak/Ibu sekalian untuk menggunakan hak pilihnya, memilih yang memperjuangkan kepentingan Bapak/Ibu sekalian, yang memperjuangkan hak-hak disabilitas. Terdapat 18 partai yang menjadi peserta PEMILU. 18 Partai ini silahkan teliti track record nya, teliti partai yang pro dengan kepentingan disabilitas,” pesannya.

Sementara itu, peserta dari NPC Makassar bernama Pak Yosef menyampaikan saran untuk membentuk Satgas Disabilitas PEMILU. Pada Pemilu 2019 lalu memang masalah akses sangat kurang.

“Kurangnya Bimtek PPS dalam menghadapi kaum disabilitas dan masyarakat disabilitas tidak paham soal lokasi TPS apalagi jika jauh, maka sebaiknya dibentuk Satgas Disabilitas PEMILU,” tuturnya.

Sementara peserta perwakilan dari Pertuni mengingatkan tentang perlunya pendataan pemilih disabilitas yang akurat dan penyediaan template untuk pemilih netra di TPS agar bisa menggunakan hak pilihnya.

“Karena ini (Pemilu) adalah pesta maka semuanya harus senang dan gembira. Kami di tingkat kota hanya sebagai pelaku teknis, yang membuat regulasi di tingkat pusat adalah KPU RI. Kami akan melaporkan harapan ini secara berjenjang dan berusaha menyiapkan PPK dan PPS untuk menjalankan PEMILU yang inklusif dan aksebilitas,” tutur Abdul Rahman. (*/4dv)