MAKASSAR—Masalah penurunan angka Stunting menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Makassar.
Karenanya, Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra didampingi Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Makassar Sunarty S.ST mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas serta kerjasama multisektoral agar dapat mewujudkan zero stunting di Kota Makassar.
Hal itu diungkapkan saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kota Makassar dalam rangka menyatukan persepsi dan evaluasi serta tindak lanjut aksi intervensi bersama, di Ruang Sipakatau, Kamis (12/09/2024).
“Kita telah ketahui bersama bahwa Program Percepatan Penurunan Stunting adalah program yang multisektoral, dimana harus dikerjakan bersama-sama dari berbagai dinas terkait secara koordinatif, terstruktur, terencana dan logis. Kita semua tentu berharap agar tingkat Kota Kecamatan, Kecamatan dan Kelurahan dapat bersinergi sehingga kita bisa menurunkan prevalensi stunting di Kota Makassar,” ucap Firman.
Firman menjelaskan rakor stunting ini juga digelar karena adanya agenda pusat yang akan dihelat pada bulan September 2024. Agenda tersebut dimulai pelaksanaan SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) tahun 2024 dimana salah satu indikator utama survei ini adalah stunting.
Karenanya diperlukan segera aksi nyata yang lebih konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas khususnya pada level Keluarga.
Seluruh intervensi harus difokuskan pada penguatan Kelurahan prioritas dan keluarga 1000 Hari Pertama Kehidupan (seribu HPK).
Melihat hal tersebut tentunya perlu kolaborasi yang baik dalam mendukung pelaksanaan survei yang akan dilakukan pada 71 Kelurahan di 15 Kecamatan.
“71 kelurahan ini merupakan wilayah-wilayah dengan angka stunting tinggi dan akan menjadi keterwakilan penilaian prevalensi stunting untuk Kota Makassar,” ungkapnya.
Firman menambahkan sejak bulan Juni telah terlaksana pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting diseluruh posyandu namun beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan dalam pemantauan pertumbuhan balita di posyandu.
Seperti keakuratan dalam melakukan penimbangan dan pengukuran serta perlunya peningkatan kapasitas Kader posyandu dan tenaga kesehatan dalam memberikan penyuluhan.
Selain itu juga berbagai program telah dilaksanakan dalam rangka mendukung Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, diantaranya kegiatan DAHSAT (Dapur Sehat Atasi Stunting).
Pendampingan Keluarga oleh TPK serta kegiatan KIE Program Bangga Kencana oleh Kader IMP dan Sub IMP Bangga Kencana.
“Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh dukungan kolaborasi antar sektor untuk dapat saling mendukung melakukan intervensi penurunan stunting, secara holistic integrative serta memiliki keterukuran target yang jelas,” sebutnya.
Firman juga menekankan kepada para Camat selaku ketua Tim percepatan penurunan stunting tingkat Kecamatan untuk memaksimalkan perannya.
Dan terus memantau kinerja TPPS Kelurahan dalam mengerakkan seluruh sasaran keluarga berisiko stunting untuk dapat rutin datang ke Posyandu setiap bulannya. (*/4dv)
