PEMBERITAHUAN: Email redaksi redaksi@mediasulsel.com sementara mengalami gangguan. Untuk sementara, seluruh keperluan korespondensi redaksi, termasuk rilis berita dan artikel opini, dapat dikirim ke Sulselmedia@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Dirjenpas Mashudi Mundur, Tanggung Jawab Moral Kasus Cluster Mewah Lapas Cibinong • Dilantik Jadi Menperin, Sarmuji Bawa Jejak Kepemimpinan KAUJE ke Kabinet Prabowo • KAHMI Sulsel Kenalkan Graha Hijau Hitam ke Wagub Fatmawati • Modifikasi Desil Demi Kesejahteraan? • Kabid Humas Polda Sulsel Serahkan Penghargaan, Polres Bone Borong Lima Prestasi • Pemkot Makassar Kaji Kantong Parkir, Balai Kota Jadi Lokasi Paling Mendesak • PEMBERITAHUAN: Email redaksi redaksi@mediasulsel.com sementara mengalami gangguan. Untuk sementara, seluruh keperluan korespondensi redaksi, termasuk rilis berita dan artikel opini, dapat dikirim ke Sulselmedia@gmail.com. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Dirjenpas Mashudi Mundur, Tanggung Jawab Moral Kasus Cluster Mewah Lapas Cibinong • Dilantik Jadi Menperin, Sarmuji Bawa Jejak Kepemimpinan KAUJE ke Kabinet Prabowo • KAHMI Sulsel Kenalkan Graha Hijau Hitam ke Wagub Fatmawati • Modifikasi Desil Demi Kesejahteraan? • Kabid Humas Polda Sulsel Serahkan Penghargaan, Polres Bone Borong Lima Prestasi • Pemkot Makassar Kaji Kantong Parkir, Balai Kota Jadi Lokasi Paling Mendesak •
Nasional

Pemerintah Percepat Program Pangan dan Koperasi, Dorong Ketahanan Susu Nasional

444
×

Pemerintah Percepat Program Pangan dan Koperasi, Dorong Ketahanan Susu Nasional

Sebarkan artikel ini
Pemerintah Percepat Program Pangan dan Koperasi, Dorong Ketahanan Susu Nasional
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memberikan keterangan pers kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, (24/2/2025). (Foto: BPMI Setpres/Cahyo)

JAKARTA—Pemerintah semakin gencar mempercepat program pangan dan penguatan koperasi, dengan fokus utama pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan berbagai langkah strategis setelah menghadiri rapat bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/2/2025).

“Kami baru saja berdiskusi dengan Pak Presiden mengenai strategi pangan nasional dan program Makan Bergizi Gratis, termasuk peran koperasi dan percepatan pembangunan di desa,” ujar Budi Arie.

Budi Arie menegaskan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di pedesaan yang berbasis pertanian. “Presiden ingin koperasi menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, menjadi kekuatan strategis yang membantu rakyat meningkatkan taraf hidup mereka,” katanya.

Sementara itu, pemerintah juga mengambil langkah konkret dalam meningkatkan produksi susu dalam negeri. Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa industri pengolahan susu wajib menyerap susu dari peternak lokal. Jika tidak, izin dan kuota impor mereka dapat dibekukan.

“Seluruh industri pengolahan susu harus mengutamakan produksi lokal. Jika tidak dipatuhi, maka izin impornya bisa ditahan,” tegas Sudaryono.

Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional masih bergantung pada impor, sementara produksi dalam negeri baru mencapai 20 persen. Pemerintah menargetkan untuk meningkatkan produksi lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Presiden menginstruksikan agar produksi susu nasional dinaikkan dan impor ditekan. Kita ingin membalik komposisi ini secara bertahap,” jelasnya.

Sebagai langkah nyata, pemerintah mencanangkan program investasi pengadaan sapi indukan, dengan target mendatangkan dua juta ekor sapi ke Indonesia. Hingga kini, sebanyak 167 perusahaan telah menyatakan komitmen untuk berinvestasi tanpa membebani APBN.

“Negara tidak perlu mengeluarkan dana APBN, karena pihak swasta akan berinvestasi. Mereka akan mendatangkan sapi, memeliharanya, dan bermitra dengan peternak lokal,” ungkap Sudaryono.

Dalam mendukung program MBG, pemerintah memastikan bahwa sumber protein berasal dari produksi dalam negeri. Saat ini, susu belum masuk dalam daftar program karena keterbatasan produksi nasional.

“Kita ingin anak-anak Indonesia mendapatkan protein dari sumber lokal seperti telur dan daging ayam, bukan dari susu impor,” pungkasnya.

Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap impor, menjadikan koperasi dan sektor peternakan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. (Ag4ys/BPMISetpres)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com