MEDAN—Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (HIPMASU) kembali menggelar aksi unjuk rasa Jilid II di Kantor Wali Kota Medan, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, serta Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
Aksi ini menyoroti dugaan praktik nepotisme dalam pemenangan tender Event Organizer (EO) Ramadan Fair, yang diduga melibatkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dalam memenangkan CV Yohara Gemilang dengan anggaran sebesar Rp 4,9 miliar.
Ketua Umum HIPMASU, Muda Harahap, dalam orasinya menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
“Kami hadir sebagai kontrol sosial demi kemaslahatan bersama. Kami menduga adanya praktik nepotisme dalam penetapan pemenang tender proyek Ramadan Fair senilai hampir Rp 5 miliar ini,” tegas Muda Harahap saat berorasi, Selasa (18/3/2025).
Menurut massa aksi, CV Yohara Gemilang diduga sengaja dimenangkan meskipun penawarannya lebih tinggi dibandingkan peserta lain. Bahkan, sebelum masa sanggah lelang berakhir, pihak CV Yohara Gemilang sudah mulai melakukan persiapan dengan pemasangan kerangka tenda.
“Kami menduga CV Yohara Gemilang telah ditentukan sebagai pemenang sejak awal. Padahal, penawarannya lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain. Lebih parah lagi, tenda sudah dipasang sebelum proses lelang selesai,” tambahnya.
Dalam tuntutannya, HIPMASU meminta Kejatisu dan Kapolda Sumatera Utara segera memanggil serta memeriksa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan terkait dugaan kongkalikong dalam proyek Ramadan Fair XIX. Selain itu, mereka juga mendesak agar pimpinan CV Yohara Gemilang diperiksa untuk mengungkap dugaan praktik korupsi dalam tender tersebut.
Massa juga menuntut Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, agar mengevaluasi jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan karena dinilai tidak transparan dalam proses tender.
Setelah lebih dari satu jam berorasi di depan Kantor Wali Kota Medan tanpa respons dari pihak terkait, massa kemudian bergerak ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan untuk melanjutkan aksi mereka.
Setibanya di lokasi, unjuk rasa kembali berlanjut. Namun, sempat terjadi keributan antara mahasiswa dan oknum petugas dinas, mengakibatkan salah satu peserta aksi mengalami luka di tangan akibat goresan.
Meski demikian, massa tetap melanjutkan aksi mereka sambil menunggu perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan memberikan tanggapan. Akhirnya, Kabag Kebudayaan Disdikbud Kota Medan, Andi, menemui mereka.
“Saya mendapat telepon dari pimpinan untuk menemui teman-teman. Saat ini pimpinan tidak berada di tempat, jadi kami akan menindaklanjuti persoalan ini melalui Tim POKJA,” ujar Andi.
Aksi HIPMASU ini menegaskan komitmen mereka dalam mengawal transparansi dan keadilan dalam proses pengadaan proyek di Kota Medan. Mereka berharap aparat penegak hukum dapat segera bertindak guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang dalam proyek Ramadan Fair XIX. (Cr/Ag4ys)
Citizen Reporter : Rizky Zulianda
