SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Raih Website Terbaik II, Makassar Jadi Satu-satunya Daerah di Sulsel Peraih AMH 2026 • KPK Tahan Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim, Anggaran untuk Masyarakat Diduga Dipangkas • Trump Puji Prabowo di KTT ASEAN-AS, Sebut Pemimpin Hebat dan Apresiasi Kerja Sama Pertahanan • Kemiskinan Toraja Utara Turun Jadi 10,05 Persen, Pemkab Perkuat Sinergi dengan BP Taskin • Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Peralatan Usaha kepada 387 Pelaku UMKM • BPK Temukan 21 Kolektor PBB-P2 di Bone Tak Terima Upah Pungut • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Raih Website Terbaik II, Makassar Jadi Satu-satunya Daerah di Sulsel Peraih AMH 2026 • KPK Tahan Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim, Anggaran untuk Masyarakat Diduga Dipangkas • Trump Puji Prabowo di KTT ASEAN-AS, Sebut Pemimpin Hebat dan Apresiasi Kerja Sama Pertahanan • Kemiskinan Toraja Utara Turun Jadi 10,05 Persen, Pemkab Perkuat Sinergi dengan BP Taskin • Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Peralatan Usaha kepada 387 Pelaku UMKM • BPK Temukan 21 Kolektor PBB-P2 di Bone Tak Terima Upah Pungut •
Opini

Perluasan Runway Bandara Arung Palakka: antara Harapan dan Realitas

831
×

Perluasan Runway Bandara Arung Palakka: antara Harapan dan Realitas

Sebarkan artikel ini
Septiana Hasmita
Septiana Hasmita, S.Psi (Penulis)

OPINI—Runway atau landasan pacu Bandara Arung Palakka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, rencananya akan diperpanjang menjadi 2.600 meter. Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin menuturkan, saat ini panjang runway Bandara Arung Palakka sekitar 1.400 meter.

Dia mengatakan agar bandara dapat dilandasi pesawat jenis Boeing setidaknya membutuhkan runway sepanjang 2.600 meter. Pemkot Bone mengaku membutuhkan anggaran Rp 25 miliar untuk pembebasan lahan demi mewujudkan rencana itu.

Rencana perluasan runway Bandara Arung Palakka ini, mendapatkan perhatian serius Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Gubernur Sulsel mengharapkan dengan perluasan runway bandara ini nantinya pesawat berjenis Boeing dapat mendarat dan melayani penerbangan, sehingga warga Bone, Sinjai, Wajo, Soppeng, dan Bulukumba memiliki satu pangkalan udara langsung ke Jakarta.

Selain itu, Bandara Arung Palakka dapat dijadikan sebagai pesawat derek yang akan mengangkut barang dan jasa. Kedepannya diharapkan mobilitas arus barang dan jasa antara barat dan timur tidak terdapat kendala jarak lagi.

Gubernur Sulsel menerangkan, pihaknya sudah mengusulkan mengenai penganggaran dana sebesar 25 miliar di Kementerian Perhubungan. Saat ini, tinggal menunggu tindak lanjut Kemenhub, tuturnya, (DetikSulsel, 11-4-2025).

Antara Harapan dan Realitas

Pada Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, Kamis (16-1-2025), Presiden Prabowo membantah dirinya menghentikan proyek-proyek infrastruktur, melainkan akan mengubah skemanya dengan mengandalkan pihak swasta. Menurut Presiden, perusahaan swasta bekerja lebih efisien, tepat waktu, dan inovatif dalam membangun sesuatu.

Ia menilai pihak swasta dapat membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih cepat. Ini berarti nantinya, sebagian besar proyek infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, dan jalan tol, dalam hal pembangunan dan pendanaan akan bergantung sepenuhnya pada pihak swasta.

Sesungguhnya, kebijakan pemerintah yang menyerahkan sebagian besar proyek infrastruktur kepada swasta, mencerminkan sikap lepas tangan negara terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat berupa infrastruktur. Hal ini tentunya akan merugikan rakyat, sebab perusahaan swasta berjalan dengan orientasi bisnis dan keuntungan saat membangun infrastruktur.

Konsekuensinya, ketika rakyat menggunakan infrastruktur tersebut, rakyat harus membayar dengan tarif mahal, sedangkan rakyat yang tidak punya uang tidak akan bisa menikmati infrastruktur tersebut, meskipun membutuhkannya.

Selain itu, paradigma pembangunan juga akan disetir oleh pihak swasta, infrastruktur yang dibangun jelas hanya yang menguntungkan bagi swasta. Sementara, infrastruktur yang dianggap tidak menguntungkan, tidak akan dibangun, meski infrastruktur tersebut penting untuk rakyat.

Pembangunan infrastruktur, tentu membutuhkan alokasi dana yang sangat besar dari pihak swasta. Pengamat tata kota, Nirwono Yoga, menilai selama ini, “Kemampuan pembiayaan swasta diragukan. Proyek infrastruktur bernilai triliunan rupiah akan memaksa swasta bergantung pada pinjaman asing. Ini akan menambah beban utang jangka panjang yang belum tentu sesuai dengan pola pendapatan perusahaan.”

Dalam pendanaan, biasanya perusahaan swasta akan membuka peluang investasi pihak asing. Pada faktanya, pihak asing yang dimaksud adalah menggandeng investor luar negeri untuk berinvestasi pada pembangunan infrastruktur dalam negeri. Sebab investor luar negeri, yang lebih berpeluang memberikan suntikan dana yang besar.

Suntikan dana dari investor luar negeri ini tidak gratis, tetapi berupa pinjaman atau utang. Nah, pada akhirnya, hal ini berpotensi menambah beban negara, apalagi angsuran swasta macet atau terjadi gagal bayar oleh pihak swasta.

Utang akan membuat negara terjebak dalam jebakan utang (debt trap) yang bisa menggadaikan kedaulatan negara. Negara asing pemberi utang akan mensyaratkan klausul-klausul yang merugikan negara debitur, misalnya hak pengelolaan infrastruktur akan dikuasai negara kreditur jika terjadi gagal bayar utang. Fenomena ini sudah banyak terjadi di negara-negara dunia ketiga seperti Zimbabwe, Nigeria, Uganda, dan Srilanka.

Sikap pemerintah yang lepas tangan dalam mengurusi kebutuhan rakyat ini adalah ciri khas profil pemerintahan kapitalistik yang hanya berperan sebagai regulator, bukan sebagai raa’in (pengurus rakyat). Negara tidak mau direpotkan dengan pengurusan rakyatnya sehingga menyerahkan begitu saja pembangunan infrastruktur pada swasta.

Hal yang berkebalikan, dengan getolnya negara dalam memungut pajak dari rakyat dengan dalih untuk pembangunan. Namun, pembangunan infrastruktur justru diserahkan pada swasta.

Lantas, uang pajak yang begitu besar digunakan untuk apa? Ternyata bukan untuk pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan rakyat, tetapi untuk proyek prestisius yang hanya menguntungkan para pemilik modal, seperti IKN. Nah, sampai di sini, menilik realitas ini timbul pertanyaan, akankah perluasan runway Bandara Arung Palakka hanya sebatas harapan belaka?

Paradigma Pembangunan Infrastruktur dalam Islam

Ajaran Islam memandang negara berkewajiban mengurusi kebutuhan rakyatnya. Negara Islam (Khilafah) tidak akan menyerahkan pembangunan infrastruktur kepada pihak swasta. Justru dalam peran sebagai raa’in (pengurus rakyat), negara yang menjadi pemegang kendali pembangunan infrastruktur untuk rakyat.

Dengan tanggung jawab sebagai raa’in, Khilafah akan berusaha memenuhi kewajiban mengurus rakyat dengan maksimal. Negara akan memetakan yang mana infrastruktur yang sangat dibutuhkan rakyat dan yang bisa ditunda pembangunannya.

Dalam upaya tersebut, Khilafah tidak hanya menyediakan dana pembangunan infrastruktur, akan tetapi menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga bisa membangun infrastruktur dengan baik dan berkualitas.

Negara Khilafah merupakan negara yang berdaulat, sehingga dalam pembangunan infrastruktur tidak akan bergantung pada pihak swasta apalagi asing. Dalam pembangunan infrastruktur, Khilafah memiliki banyak sumber pemasukan. Syekh Abdul Qadim Zallum menjelaskan dalam Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah bahwa baitulmal (APBN) Khilafah memiliki banyak pos pendapatan.

Ada tiga pos anggaran dalam baitulmal yang memiliki sumber dan peruntukannya sendiri-sendiri, yakni pos zakat, pos kepemilikan umum, dan pos kepemilikan negara.

Pemasukan pos zakat, sudah jelas peruntukannya, wajib disalurkan kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat dan tidak kepada selain itu. Sumber pemasukan pos kepemilikan umum adalah hasil pengelolaan sumber daya alam oleh negara untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan rakyat, seperti biaya layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, membangun infrastruktur yang bagus, serta keperluan rakyat yang lain. Kepemilikan negara, bersumber pada ganimah, fai, dan kharaj. Pengeluarannya untuk biaya perang dan membayar pegawai.

Pada masa Islam, Khilafah benar-benar mewujudkan infrastruktur yang bagus dan merata. Khalifah Umar bin Khaththab ra. menyediakan pos dana khusus dari baitulmal untuk mendanai insfrastruktur. Adapun pada masa khulafa berikutnya, terhadap pembangunan infrastruktur jalan misalnya, saat itu menunjukkan infrastruktur jalan di wilayah Khilafah sudah sangat modern.

Dr. Kasem Ajram dalam buku The Miracle of Islam Science, 2nd Edition menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur begitu pesat pada zaman Khilafah Islamiah. Jalan-jalan di Bagdad, Irak sudah dilapisi aspal pada abad ke-8 M, sedangkan menurut catatan sejarah transportasi dunia, negara-negara di Eropa baru mulai membangun jalan pada abad ke-18 M. Peradaban Barat baru pertama kali mengenal jalan aspal pada 1824 M.

Khilafah juga mempermudah umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Negara membangun jalur dari Bagdad menuju Makkah dan Madinah. Tidak hanya menyediakan jalan, Khilafah juga melengkapi jalan tersebut dengan fasilitas bagi pengguna jalan, yaitu sumur, penampungan air, tempat penginapan, dan masjid.

Beginilah, paradigma Islam dalam pembuatan infrastruktur, yaitu berupaya membangun infrastruktur berkualitas dan merata. Dengan demikian, kemaslahatan rakyat akan terwujud secara optimal. Masyarakat seharusnya menilik, betapa luar biasanya Islam dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur, meneladani sistem Islam yang paripurna ini, dan berupaya untuk mengadakannya kembali, sehingga kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan dapat terwujud secara nyata. Wa’Allahu a’lam. (*)

 

Penulis: Septiana Hasmita, S.Psi

 

***

 

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com