MAKASSAR—Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menegaskan bahwa percepatan pembahasan dan pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 menjadi hal yang sangat mendesak. Pasalnya, hingga kini, dokumen arah pembangunan lima tahunan itu belum juga disahkan, sementara waktu sudah berjalan empat bulan sejak pelantikan Wali Kota.
“RPJMD ini kewajiban setiap Wali Kota yang baru dilantik. Kita sudah berjalan empat bulan, sementara maksimal enam bulan harus sudah diketuk palu. Jadi ini mendesak,” tegas Supratman di Gedung DPRD Makassar, Selasa (11/6/2025).
Politisi Partai NasDem itu mengingatkan, tanpa RPJMD, seluruh proses perencanaan dan penganggaran di Pemkot Makassar bisa terganggu. Termasuk di dalamnya pelaksanaan program-program unggulan yang sudah dijanjikan kepada masyarakat.
“RPJMD ini dasar semua. Termasuk 50 indikator program prioritas, seperti sampah gratis bagi warga pra-sejahtera, seragam sekolah gratis, dan sambungan PDAM gratis. Kalau dokumennya belum ada, bagaimana mau kita jalankan?” ungkapnya.
Supratman berharap, dokumen strategis tersebut bisa dirampungkan dan disahkan paling lambat Juli 2025, agar pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) bisa segera dimulai tanpa mengganggu jalannya program pelayanan publik.
“Kami tidak ingin ada program yang terhambat. DPRD akan mendorong semua proses berjalan dengan baik,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa RPJMD telah disusun melalui proses panjang dan partisipatif. Prosesnya melibatkan berbagai elemen, mulai dari konsultasi publik hingga sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
“Pembangunan Makassar saat ini dihadapkan pada tantangan besar seperti urbanisasi, perubahan iklim, dan isu sosial. Karena itu, solusi yang dibutuhkan harus inovatif, inklusif, dan kolaboratif,” jelas Munafri.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk DPRD sebagai mitra pengawasan, serta peran dunia usaha, komunitas, dan media dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program.
Sebagai bentuk transparansi, Munafri menyebut Pemkot akan melakukan pemantauan berkala terhadap implementasi RPJMD dan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada publik.
“Kami ingin semua pihak terlibat, agar pembangunan Makassar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan dorongan kuat dari DPRD dan komitmen eksekutif, percepatan pengesahan RPJMD menjadi krusial agar program-program prioritas dapat segera berjalan dan memberi manfaat nyata bagi warga Kota Makassar. (Ag4ys/4dv)
