MAKASSAR—Upaya memperkuat pengelolaan sampah secara berkelanjutan di Kota Makassar kian serius. Tim Penggerak PKK Kota Makassar menggandeng Dinas Lingkungan Hidup (DLH) membangun kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan sampah kota.
Ketua TP PKK Makassar, Melinda Aksa, menyampaikan langsung komitmen ini saat memimpin pertemuan koordinasi di Kantor PKK, Jumat (1/8/2025). Ia menekankan pentingnya sistem pengelolaan sampah yang berbasis data dan partisipasi aktif masyarakat.
“Saya ingin setiap TPS3R memiliki data yang akurat. Kita harus tahu berapa banyak sampah yang diolah setiap hari untuk melihat efektivitas dan potensi pengembangan ke depan,” tegas Melinda.
Dalam program pengelolaan sampah ini, TP PKK juga mengusulkan inovasi lubang biopori dengan penutup dari sampah daur ulang, bekerja sama dengan Rumah Produksi Pengolahan Organik (RAPPO). Inovasi ini menjadi salah satu ciri khas gerakan biopori Kota Makassar.
DLH Kota Makassar turut mengusulkan program ambisius dalam anggaran perubahan 2026, yaitu pembuatan 10.000 lubang biopori dan produksi 10.000 liter ecoenzyme. Program edukasi pengelolaan sampah akan menyasar 1.000 titik, dimulai dari lingkungan sekolah.
Sejumlah BUMN dan instansi strategis seperti PLN, Pegadaian, Bank Indonesia, dan Pertamina juga direncanakan ikut serta dalam pelaksanaan program sebagai mitra.
Tak hanya itu, DLH juga menggandeng Badan Gizi Nasional dan Dinas Kesehatan untuk memantau proses pengelolaan sampah dari program makan siang gratis, sebagai pendekatan holistik antara isu kesehatan dan lingkungan.
Salah satu TPS3R di Tamalanrea disiapkan sebagai lokasi percontohan pengelolaan sampah terpadu. Model ini melibatkan pemberdayaan petugas kebersihan dengan skema insentif berbasis sistem pembelian sampah oleh vendor.
Dukungan datang dari Econatural. Perwakilannya, Zainal, mendorong hadirnya buku tabungan sampah bagi rumah tangga agar warga lebih terdorong memilah dan menyetorkan sampah secara rutin.
“Kita bisa mulai dari launching bank sampah. Tapi yang paling mendesak sekarang, belum ada kampus di Makassar yang punya sistem pengelolaan sampah mandiri,” jelas Zainal.
Ia juga menyarankan pentingnya audit menyeluruh agar strategi pengelolaan sampah berjalan efektif. Zainal menyebut teknologi biokonversi seperti maggot bisa menjadi solusi jangka panjang, namun membutuhkan kemauan politik dan sinergi berbagai pihak.
“Tidak satu pun pasar di Makassar yang punya database sampah. Ini tantangan sekaligus peluang. Kita perlu pilot project dari sekolah, perumahan hingga pasar untuk membangun sistem data yang kuat,” tambahnya.
Langkah-langkah ini diharapkan memperkuat gerakan lingkungan di Kota Makassar dan menjadi rujukan nasional dalam mewujudkan kota yang bersih dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kelurahan Untia sudah lebih dulu bergerak cepat. Pascakunjungan Ketua TP PKK, jajaran kelurahan mulai mencatat secara sistematis jumlah sampah organik dan anorganik di wilayahnya. (70n/Ag4ys/4dv)
