OPINI—Data angka kemiskinan menjadi simpang siur dibicarakan kebenarannya, beberapa yang mengungkapkan bahwa angka kemiskinan menurun, sementara di sisi lain dengan melihat fakta real justru kita temui tidak demikian, yang ada malah menggambarkan jauh panggang dari api. Yatu tidak sesuainya data yang diungkapkan dari kenyataan yang ada. Lantas data tersebut ditemukan dimana dan mengunakan standar penilaian dari mana?
Menjawab pertanyaan tersebut akan mudah ketika menyelaraskan ungakpan data dengan fakta masyarat miskin yang kita lihat di jalan-jalan. Seakan-akan perkotaan dihiasi oleh pengemis, pengamen bahkan pemulung. Tiga golongan itu yang nyata ditemukan tiap hari di jalan-jalan, belom ketika ditelusuri di tempat-tempat kumuh.
Data kemisikinan yang diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2025 menurun 0,10 persen terhadap September 2024, menjadi 8,47 persen.
Jumlah penduduk miskin berkurang 210.000 orang pada periode sama, mencapai 23,85 juta orang. Meski secara keseluruhan jumlah penduduk miskin menurun, BPS menyebut penduduk miskin di kota justru bertambah sekitar 220.000 orang (bbc.com 25/07/25).
Timpangnya data yang diungkapkan dengan menyebutkan di akhir, bahwa penduduk di kota justru bertambah. Data di media yang berbeda mengungkapkan bahwa Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, meragukan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) soal data kemiskinan lantaran dinilai tak sesuai dengan realita di lapangan.
“Karena saat ini kan banyak PHK (pemutusan hubungan kerja) besar-besaran, terus ketika dibuka lowongan pekerjaan sedikit, malah banyak yang antre. Artinya berarti ketika saya lihat, oh ternyata garis kemiskinannya itu kan tidak ter-update ya,”(Tirto.id, 26/7/2025).
Kemiskinan bukan hal yang wajar lagi diungkapkan dalam menyebutkan perbedaan strata sosial, baik mereka yang benar-benar miskin karena individunya atau karena termiskinkan karena hal-hal tertentu atau diartikan miskin terstruktur.
Menyebut kata miskin selalu dilimpahkan karena tidak adanya harta yang nampak pada diri seseorang, sehingga terkadang mereka dikucilkan bahkan sampai diakui keberadaannya. Faktor-faktor penyebab sebutan ini ada banyak hal, yang paling menonjol karena gaya hidup.
Akar kemiskinan ekstrem bukan pada definisinya, tetapi pada sistem yang mengatur, yaitu terlihat dari sistem ekonomi Kapitalisme yang mengatur saat ini, yang mana menciptakan jurang yang sangat jauh bagi si kaya dan si miskin.
Menjauhkan pengaturan Tuhan dengan kehidupan bermasyarakat sehingga untuk mengutamkan rakyat setiap indiviunya tidak akan ditemukan. Kekayaan hanya akan menumpuk di segelintir orang atau Perusahaan tertentu yang hanya mementingkan manfaat bagi orang atau Perusahaan tertentu, muncullah si miskin karena akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak semakin mahal dan sulit mereka dapatkan.
Data kemiskinan yang berbeda dari yang diungkapakan bisa dikategorikan manipulasi statistik untuk menunjukkan proses yang sementara. Proses dimana secara halus mengelabui Masyarakat bahwa negara sedang baik-baik saja, sekaligus melepas tanggungjawab dengan pelimpahan ungkapkan data semu.
Sistem Kapitalisme lebih peduli pada citra ekonomi ketimbang realitas penderitaan rakyat. Alih-alih mengurus kesejahteraan rakyat, negara dalam sistem kapitalisme hanya berperan sebagai pengelola angka dan fasilitator pasar bebas. Solusi yang ditawarkan pun tak pernah menyentuh akar masalah, hanya fokus cabang masalah yang berulang diselesaikan tak kunjung usai.
Kesimpulan timpang ini bisa disebutkan bahwa sistem ekonomi kaptalisme memang cacat dan menindas. Jadi Solusi apapun yang diberikan tidak akan menyelsaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru.
Ibaratnya tambal sulam, ketiak ada kain yang sobek ditambal lagi lalu sobek lagi. Sampai saat ini seharusnya cukup berarap pada system yang cacat dari lahir, waktunya memperbaiki system dengan mengganti sistem yang paripurna yaitu sistem Islam.
Kategori miskin dalam islam adalah mereka yang memiliki pekerjaan namun tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, yang terparah adalah fakir yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokoknya tidak mampu. Fakta fakir dan miskin dalam islam diberikan haknya mendapatakan zakat.
Dalam sistem Islam negara bertanggung jawab penuh atas kebutuhan dasar rakyatnya dari pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan tanpa syarat pasar. Sumber daya alam dikelola negara dengan mandiri untuk kemaslahatan umat, bukan dikomersialkan.
System Islam yaitu dalam bentuk Kekhilafahan tidak mengukur kemiskinan dari angka PPP buatan lembaga internasional, melainkan dari apakah kebutuhan pokok setiap individu terpenuhi secara layak atau tidak dengan pengelolaan distribusi yang adil.
Umat Islam harus berhenti fokus pada cara menghilangkan kemiskinan tetapi lebih fokus pada cara mengatasi akar penyebabnya. Contoh dimasa kekhilafahan Umar Bin Abd Al-Aziz sangat tepat untuk ini karena dia tidak terlalu memerhatikan kemiskinan dan cara menghilangkannya. Namun, dia menaruh seluruh kekuatannya pada penyediaan kebijakan yang bertujuan mengatasi akar penyebabnya.
Dia secara komprehensif memastikan perlindungan maqasid al-Shari’ah, dan menghilangkan ketidakadilan dalam segala bentuk dari masyarakat, memberikan kebebasan mutlak kepada orang untuk berdagang dan berbisnis di mana pemerintah tidak membebankan pajak kepada mereka. Semua ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan berkelanjutan.
Dampak lanjutannya adalah tingkat kemiskinan berkurang sedemikian rupa sehingga hampir tidak ada yang memenuhi syarat untuk menjadi penerima zakat karena kemiskinan. Perubahan tidak akan pernah terjadi kecuali akar kejahatan diatasi dengan benar.
Al-Qur’an mengatakan: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”. (Ar-Ra’d: 011).
Wallahua’lam bi shawab
Penulis: Sri Rahmayani, S.Kom (Aktivis Pemerhati Sosial)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
