SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Marquez Gagal Kunci Juara Dunia di Sprint Race MotoGP Portugal • Wakili Sulsel di Ajang Nasional, Putra Jeneponto Raihan Terkendala Biaya ke Jakarta • Harga Hyundai NEIRA Mulai Rp388 Juta, Bisa Dipesan di GAW 2026 • Ekonomi Sulsel 2027: Antara Ambisi Pertumbuhan dan Keadilan Wilayah • Menaker Yassierli Beberkan 6 Kriteria Lulusan yang Dicari Industri di Era AI • Cetak Rekor Pertama di Pinrang, Tiga Murid SD Hafiz Al-Qurbah Suppa Hafal 30 Juz Al-Qur’an • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Marquez Gagal Kunci Juara Dunia di Sprint Race MotoGP Portugal • Wakili Sulsel di Ajang Nasional, Putra Jeneponto Raihan Terkendala Biaya ke Jakarta • Harga Hyundai NEIRA Mulai Rp388 Juta, Bisa Dipesan di GAW 2026 • Ekonomi Sulsel 2027: Antara Ambisi Pertumbuhan dan Keadilan Wilayah • Menaker Yassierli Beberkan 6 Kriteria Lulusan yang Dicari Industri di Era AI • Cetak Rekor Pertama di Pinrang, Tiga Murid SD Hafiz Al-Qurbah Suppa Hafal 30 Juz Al-Qur’an •
Ekonomi

Ekonom UNUSIA Dukung Gagasan UU Penggajian Nasional

1094
×

Ekonom UNUSIA Dukung Gagasan UU Penggajian Nasional

Sebarkan artikel ini
Muhammad Aras Prabowo, Ekonom Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)
Muhammad Aras Prabowo, Ekonom Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA).

JAKARTA—Pengamat Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Muhammad Aras Prabowo, menyatakan dukungan terhadap gagasan lahirnya Undang-Undang (UU) Penggajian Nasional. Menurutnya, regulasi tersebut mendesak untuk menjawab ketimpangan ekonomi dan sosial yang kian lebar di Indonesia.

“Ketimpangan ekonomi dan sosial sudah sangat menganga. Ada masyarakat yang kesulitan makan setiap hari, sementara yang lain hidup dalam kelimpahan,” tegas Aras, Rabu (3/9/2025).

Ia menilai kondisi ini ironis, mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, praktik korupsi pejabat negara justru memperparah ketidakadilan. “Ini adalah ketidakadilan terstruktur, sistematis, dan masif. Padahal dalam UUD dan Pancasila jelas, kekayaan negara untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Aras mendukung penuh gagasan Budiman Sujatmiko terkait UU Penggajian Nasional yang akan mengatur batas minimal dan maksimal gaji warga negara. Ia menilai aturan ini bisa menjadi instrumen konkret dalam mengurangi ketimpangan.

“UU Penggajian Nasional adalah pengendalian sekaligus pendistribusian keadilan ekonomi serta pengentasan kemiskinan yang tak kunjung terselesaikan,” jelasnya.

Menurut Aras, fakta di lapangan memperlihatkan jurang yang nyata. Gaji guru, dosen, buruh, petani, dan nelayan masih jauh dari layak, sementara akumulasi kekayaan konglomerat dan elite ekonomi terus membengkak. Kondisi ini semakin diperparah dengan praktik mafia ekonomi.

Sebelumnya, dalam siaran langsung program Rakyat Bersuara di INEWS TV, Budiman Sujatmiko menegaskan urgensi regulasi tersebut. Ia menyebut UU Penggajian Nasional bisa menjadi instrumen hukum untuk menciptakan batas pendapatan yang adil, sehingga jurang kaya-miskin tidak semakin melebar.

Dukungan UNUSIA ini menegaskan sikap progresif akademisi dalam memperjuangkan keadilan sosial. “Negara dengan kekayaan alam berlimpah tidak boleh terus mempertontonkan ironi kemiskinan rakyatnya. UU Penggajian Nasional diharapkan bisa menjadi jalan keluar menuju cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Aras. (Ag4ys)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com