TORAJA UTARA—Kenaikan harga beras, ikan bandeng, bawang putih, dan gula pasir di Kabupaten Toraja Utara menjadi perhatian dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Senin (20/7/2026).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toraja Utara bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan membahas sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mengantisipasi dampak El Niño.
Rapat yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Toraja Utara, Panga’, dipimpin Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong.
Kegiatan itu dihadiri Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan Rizki Ernadi Wimanda, Wakil Bupati Toraja Utara Andrew Branch Silambi, Ketua TP PKK Kabupaten Toraja Utara Ny. Damayanti B. Palimbong.
Sekretaris Daerah Toraja Utara Salvius Pasang, Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Sulsel Oki Hermansyah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Pimpinan Cabang Perum Bulog Toraja Hadir Alamsyah, Badan Pusat Statistik (BPS), pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, OPD anggota TPID, serta instansi terkait.
Forum HLM TPID membahas pengendalian inflasi, stabilisasi harga kebutuhan pokok, ketahanan pangan, serta kerja sama antar daerah untuk menjaga pasokan komoditas strategis.
Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong mengatakan pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat.
“Melalui TPID, kita membahas langkah-langkah pengendalian inflasi, khususnya terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga di Toraja Utara,” ujar Frederik.
Ia mengatakan salah satu strategi yang ditempuh yakni memperkuat kerja sama antar daerah sebagai pemasok komoditas.
Selain itu, pemerintah juga melakukan pemantauan harga secara berkala serta mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat melalui hilirisasi komoditas, seperti cabai.
“Melalui TPID, kita membahas langkah-langkah pengendalian inflasi, khususnya terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga di Toraja Utara. Salah satu strategi yang kita tempuh adalah memperkuat kerja sama antar daerah sebagai pemasok komoditas, melakukan pemantauan harga secara berkala, serta mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat melalui hilirisasi komoditas, seperti cabai,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara juga terus mengoptimalkan berbagai fasilitas pendukung pengendalian inflasi.
Di sisi lain, pemerintah mengajak masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam komoditas pangan.
Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi lokal, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus menjaga stabilitas harga di daerah.
Dalam pemaparannya, BI menyampaikan inflasi Sulawesi Selatan pada Juni 2026 masih berada di atas target indikatif.
Tekanan inflasi berasal dari komoditas bensin, ikan layang, cabai merah, dan bawang merah.
Sementara itu, hasil pemantauan pada minggu kedua Juli 2026 di Kabupaten Toraja Utara menunjukkan harga beras, ikan bandeng, bawang putih, dan gula pasir mengalami kenaikan.
Sedangkan harga cabai merah, bawang merah, cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras cenderung mengalami penurunan.
HLM TPID juga mengevaluasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan penerapan prinsip 4T, yakni tepat lokasi, tepat waktu, tepat komoditas, dan tepat sasaran.
Selain itu, rapat membahas penguatan neraca pangan daerah, optimalisasi Sistem Informasi Pengendalian Harga dan Pasokan (SIGAP SULTAN), perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta penguatan sistem pelaporan stok pangan sebagai dasar penyusunan kebijakan pengendalian inflasi.
Pemkab Toraja Utara memaparkan sejumlah program yang telah dijalankan.
Di antaranya penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah, penguatan produksi cabai melalui bantuan kawasan hortikultura dan gerakan tanam, penjajakan kerja sama antar daerah untuk pemenuhan komoditas strategis, optimalisasi Rumah Pangan Kita, serta koordinasi bersama Perum Bulog guna menjaga ketersediaan pasokan pangan.
Pemerintah daerah juga mengantisipasi potensi gangguan distribusi akibat kelangkaan BBM dan LPG.
Antisipasi dilakukan dengan berkoordinasi bersama Pertamina, melakukan pengawasan distribusi, serta menyiapkan operasi pasar apabila diperlukan.
Menghadapi potensi dampak El Niño, seluruh peserta HLM sepakat mempercepat masa tanam, meningkatkan produksi hortikultura, menyediakan sarana dan prasarana pertanian, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor guna menjaga ketahanan pangan daerah.
Sebagai tindak lanjut, peserta rapat menyepakati optimalisasi Gerakan Pangan Murah dengan memperluas lokasi pelaksanaan di pasar tradisional.
Selain itu, dukungan Perum Bulog akan ditingkatkan disertai sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat.
Pemkab Toraja Utara juga akan mempercepat gerakan penanaman cabai hingga tingkat RT.
Pemerintah daerah juga akan meningkatkan mitigasi dampak El Niño serta menerbitkan Surat Keputusan Bupati mengenai kewajiban pelaporan stok distributor dan pedagang besar.
Selain itu, unsur Forkopimda, termasuk Polres dan Kodim, akan bersinergi dalam pengawasan distribusi komoditas strategis.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah penimbunan, memastikan kepatuhan pelaporan stok, serta menjaga stabilitas harga pangan di Kabupaten Toraja Utara. (Anny)
