MEDIASULSEL.com,- Sebagai upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, camat, lurah dan Kepala desa (Kades) se kabupaten Sidrap diminta pro aktif melakukan pengelolaan PBB pedesaan dan perkotaan mulai dari penyerahan SPPT, pendataan objek pajak baru sampai pemungutan pajak, hal itu dikenakan dana bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikembalikan ke masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum, Rustan dalam acara serah terima SPPT, STTS dan DHKP PBB pedesaan dan perkotaan (PBB – P2) Kamis, (13/4/2017) di Aula Kompleks SKPD Sidrap.
Menurut Rustan tujuan pengalihan PBB – P2 ke pemerintah daerah tidak lain untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Dampaknya pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam merencanakan besaran belanja jika sebagian besar anggaran didanai oleh anggaran pendapatan asli daerah.
“Pengalihan pengelolaan PBB – P2 ini ke daerah, merupakan potensi bagi peningkatan penerimaan daerah,” ungkapnya.
Potensi itu lanjut Rustan tidak lepas dari resiko kegagalan pengelolaan PBB – P2 itu. ” Karena kalau gagal pemerintah daerah tidak dapat apa-apa, termasuk dari bagi hasil itu,” tegasnya.
Untuk itulah Rustan berharap seluruh aparatur mulai Sekda hingga jajaran Aparatur Pemerintah di tingkat bawah, bisa menjadi panutan di masyarakat terkait pembayaran PBB – P2 tahun 2017 sebelum jatuh tempo. (*/464ys)
