MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mulai mendorong gerakan literasi dengan cara yang tidak biasa. Bukan sekadar mengajak masyarakat gemar membaca, tetapi meminta aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Makassar ikut menulis buku.
Gagasan itu disampaikan Munafri saat menjadi keynote speaker dalam talkshow literasi Hari Buku Nasional 2026 yang digelar Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Senin (18/5/2026), mengusung tema “Penguatan Budaya Literasi Akademik di Era Transformasi Digital”.
Dalam forum tersebut, Appi—sapaan akrab Munafri—menegaskan bahwa penguatan budaya literasi harus dimulai dari internal pemerintah. Ia bahkan menantang pejabat eselon III, mulai dari kepala bidang, kepala subbagian hingga kepala dinas, untuk melahirkan karya tulis berupa buku.
Menurutnya, ASN tidak cukup hanya bekerja administratif, tetapi juga harus mampu meninggalkan gagasan dan pengetahuan yang bisa diwariskan kepada masyarakat.
“ASN harus punya karya. Minimal satu buku yang bisa menjadi pegangan, baik sebagai referensi maupun bentuk penguatan literasi personal dan institusional,” kata Appi.
Ia menilai buku yang ditulis ASN tidak harus berat dan terlalu akademis. Justru, kata dia, materi yang sederhana dan dekat dengan kehidupan masyarakat akan lebih bermanfaat, terutama bagi pelajar SD dan SMP.
Tema-tema seperti pengelolaan sampah, kepedulian lingkungan, perlindungan hewan hingga pola hidup di ruang terbatas dinilai bisa menjadi bahan literasi yang aplikatif dan mudah dipahami.
Appi menyebut, jika seluruh organisasi perangkat daerah mampu menghasilkan satu buku setiap tahun, maka Pemerintah Kota Makassar berpotensi melahirkan sekitar 150 buku baru untuk kebutuhan pendidikan dan literasi masyarakat.
Buku-buku tersebut nantinya akan disalurkan ke sekolah-sekolah negeri maupun swasta di Makassar yang masih membutuhkan bahan bacaan kontekstual.
“Puluhan SMP dan ratusan SD di Makassar membutuhkan bahan bacaan yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Appi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, penerbit dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun budaya literasi yang kuat.
Menurut alumni Fakultas Hukum Unhas itu, berbagai persoalan pembangunan kota selama ini juga banyak dibahas bersama kampus untuk mencari perspektif dan solusi baru.
“Kolaborasi menjadi kunci dalam membangun kota, termasuk dalam penguatan literasi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti peran perpustakaan yang kini tidak lagi sekadar tempat menyimpan buku. Bagi Appi, perpustakaan harus menjadi ruang interaksi intelektual yang mempertemukan berbagai gagasan, komunitas dan disiplin ilmu.
“Perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tetapi ruang lahirnya pengetahuan baru,” katanya.
Di tengah perkembangan teknologi, Appi menilai digitalisasi harus dipandang sebagai alat memperluas akses literasi, bukan ancaman bagi keberadaan buku fisik.
Karena itu, ia mendorong keseimbangan antara penggunaan buku cetak dan platform digital dalam proses pembelajaran.
“Digitalisasi tidak menghilangkan buku teks, tetapi menjadi penghubung menuju akses yang lebih luas. Kita harus membangun kombinasi yang baik antara keduanya,” ucap politisi Partai Golongan Karya itu.
Munafri memastikan Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat pengembangan perpustakaan daerah modern melalui berbagai program literasi yang dijalankan Dinas Perpustakaan hingga ke tingkat kelurahan.
Ia berharap gerakan literasi di Makassar tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi benar-benar melahirkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Literasi bukan tanggung jawab satu pihak saja. Ini kerja kolaboratif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkasnya. (Ag4ys)
