MAKASSAR — Tim Penggerak PKK Kota Makassar mulai mengarahkan evaluasi program pada persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) 2026 di Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea, persoalan sampah menjadi salah satu perhatian utama.
Kegiatan yang berlangsung Rabu (19/8/2026) tersebut merupakan hari kedua pelaksanaan SMEP. Agenda ini menjadi momentum TP PKK Kota Makassar mengevaluasi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sekaligus memetakan capaian dan kendala program hingga tingkat kelurahan.
Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, menegaskan SMEP tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administrasi dan laporan kegiatan. Evaluasi harus memastikan program PKK benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“SMEP ini sangat bermanfaat untuk kita melihat bagaimana program-program kita berjalan di kecamatan dan kelurahan. Kita juga bisa melihat apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu kita tingkatkan,” ujar Melinda.
Ia menilai persoalan masyarakat terus berkembang sehingga gerakan PKK harus mampu beradaptasi. Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain pencegahan stunting, pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UMKM, pendidikan anak, hingga pengelolaan lingkungan.
Khusus persoalan sampah, Melinda mendorong kader PKK menjadi penggerak perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah.
“Persoalan sampah ini harus kita mulai dari rumah. Ibu-ibu PKK harus menjadi contoh bagaimana sampah dipilah dan dikelola. Dengan begitu, sampah yang masuk ke TPA bisa kita reduksi,” jelasnya.
Menurut Melinda, kader PKK memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan keluarga dan masyarakat. Karena itu, edukasi mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah dinilai lebih efektif jika dimulai dari lingkungan terkecil.
Ia juga mendorong optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di tingkat kelurahan. Upaya tersebut dinilai penting untuk menekan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).
“Kalau kita ingin menyelesaikan persoalan sampah, semua harus bergerak. Dari rumah, lingkungan, kelurahan, sampai kecamatan,” katanya.
Selain lingkungan, Melinda menekankan pentingnya dukungan pemerintah kecamatan dan kelurahan terhadap gerakan PKK. Sinergi antara kader dan pemerintah wilayah disebut menjadi kunci agar program tidak berhenti sebagai kegiatan administratif.
“Kerja sama antara ibu-ibu dan bapak-bapak ini penting. Ibu-ibu bergerak di lapangan, sementara dukungan dari pemerintah kecamatan dan kelurahan juga sangat dibutuhkan agar program kita bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
SMEP 2026 sebelumnya telah dilaksanakan di Kecamatan Manggala dan Panakkukang. Evaluasi kemudian berlanjut ke Biringkanaya dan Tamalanrea secara bertahap untuk memetakan pelaksanaan program sekaligus merumuskan perbaikan.
Melinda berharap SMEP menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar agenda tahunan. Ia meminta kader terus memperkuat koordinasi dan memastikan 10 Program Pokok PKK diterjemahkan menjadi kegiatan yang relevan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Yang kita harapkan bukan hanya programnya berjalan, tetapi bagaimana program itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.(70N)
