MAKASSAR—Di tengah derasnya arus informasi digital, ancaman hoaks, dan meningkatnya polarisasi sosial, Konferensi Provinsi (Konferprov) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme dan integritas pers sebagai pilar demokrasi.
Forum yang berlangsung di Gedung Graha Pena Makassar, Selasa (2/6/2026), tidak hanya menjadi ajang konsolidasi organisasi wartawan tertua di Indonesia, tetapi juga melahirkan kepemimpinan baru PWI Sulsel. Dalam forum tersebut, Suwardi Thahir ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua PWI Sulsel periode 2026–2031.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memanfaatkan momentum tersebut untuk memberikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini dinilai berperan menjaga ruang informasi publik yang sehat, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat.
Mewakili Gubernur Sulsel, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulsel, Muhammad Arafah, menegaskan bahwa pers dan pemerintah memiliki peran strategis yang saling melengkapi dalam mendukung pembangunan daerah dan memperkuat demokrasi.
Menurutnya, di tengah perubahan lanskap media yang berlangsung sangat cepat, PWI Sulsel diharapkan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme wartawan.
“Hubungan sinergis antara pemerintah dan insan pers merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, saya mengajak seluruh anggota PWI untuk terus bersama-sama membangun Sulawesi Selatan yang lebih maju dan berkarakter,” ujar Arafah saat membacakan sambutan Gubernur Sulsel.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab. Menurutnya, pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga pengawal transparansi serta jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Arafah mengingatkan bahwa kemajuan teknologi informasi menghadirkan dua sisi sekaligus. Di satu sisi membuka akses informasi yang semakin luas, namun di sisi lain memunculkan tantangan serius berupa disinformasi, hoaks, dan polarisasi sosial.
Dalam situasi tersebut, kata dia, PWI memikul tanggung jawab besar untuk menjaga kualitas profesi jurnalistik.
“PWI harus terus menjadi benteng profesionalisme, menjaga standar kompetensi anggotanya, dan memastikan setiap karya jurnalistik yang dihasilkan tetap kredibel, berimbang, dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh, menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia wartawan di era digital.
Menurutnya, dukungan Pemerintah Provinsi Sulsel, Pemerintah Kota Makassar, dan sejumlah pemerintah daerah lainnya terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) menjadi faktor penting dalam mendorong profesionalisme insan pers.
“Di era digital, wartawan dituntut terus meningkatkan kapasitas dan kualitas profesinya. Dukungan berbagai pemerintah daerah terhadap pelaksanaan UKW sangat membantu peningkatan kompetensi wartawan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Djoko Tetuko. Ia berharap Konferprov PWI Sulsel menghasilkan kepengurusan yang solid dan mampu menjawab tantangan industri media yang terus berubah.
Menurut Djoko, kepemimpinan organisasi yang kuat menjadi modal utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi wartawan sekaligus memastikan PWI tetap relevan di tengah transformasi dunia media.
Konferprov akhirnya menetapkan Suwardi Thahir sebagai Ketua PWI Sulsel periode 2026–2031 secara aklamasi, setelah calon lainnya, Amrullah Basri Gani memutuskan mengundurkan diri dari pencalonan hal ini menandai babak baru kepemimpinan organisasi yang diharapkan mampu memperkuat profesionalisme pers di Sulawesi Selatan pada era digital yang semakin dinamis. (Ag4ys)
