MAKASSAR — Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sulawesi Selatan melalui Lembaga Penerbitan dan Media Digital (LPMD) akan menggelar diskusi publik bertajuk “Partai Politik dan Masa Depan Otonomi Daerah”, Jumat, 4 September 2026.
Diskusi yang digelar di Kopi Aspirasi, Jalan AP Pettarani, Makassar, mulai pukul 19.00 WITA itu akan mengupas hubungan partai politik dengan demokrasi lokal serta masa depan desentralisasi di Indonesia.
Forum ini menghadirkan Presidium MW KAHMI Sulsel Ni’matullah RB, Ketua KPU Sulsel Hasbullah, Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur AS Kambie, dan akademisi FISIP Universitas Hasanuddin Dr. Adi Suryadi Culla, MA.
Direktur LPMD KAHMI Sulsel, Asri Tadda, dalam keterangan tertulisnya yang diterima mediasulsel.com, Rabu (2/9/2026) mengatakan diskusi tersebut lahir dari kegelisahan terhadap perkembangan demokrasi lokal dan arah otonomi daerah di tengah semakin kuatnya pengaruh politik nasional terhadap daerah.
Menurut Asri, otonomi daerah tidak boleh berhenti pada persoalan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Esensinya adalah memastikan masyarakat di daerah memiliki ruang yang cukup untuk menentukan arah pembangunan dan masa depannya.
“Apakah partai selama ini benar-benar menjadi instrumen yang memperkuat demokrasi dan kepentingan daerah, atau justru semakin terseret ke dalam pola politik yang terlalu tersentralisasi,” kata Asri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/9/2026).
Pertanyaan tersebut dinilai penting karena partai politik memiliki posisi strategis dalam menentukan rekrutmen kepemimpinan, pencalonan kepala daerah, pembentukan kebijakan hingga artikulasi kepentingan masyarakat.
Asri menegaskan, diskusi tersebut tidak diarahkan sekadar untuk mengkritik partai politik. Sebaliknya, forum itu diharapkan melahirkan gagasan tentang bagaimana partai dapat kembali memainkan peran dalam memperkuat demokrasi lokal.
“Yang jauh lebih penting adalah mencari perspektif tentang bagaimana partai politik dapat kembali memperkuat demokrasi lokal dan memastikan bahwa otonomi daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Asri mengatakan kualitas otonomi daerah sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan politik dan kapasitas institusi di daerah.
Menurutnya, desentralisasi akan kehilangan makna jika pelimpahan kewenangan tidak dibarengi transparansi, akuntabilitas, penguatan kelembagaan serta partisipasi masyarakat.
Karena itu, forum tersebut diharapkan tidak berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang memiliki kewenangan, tetapi juga membahas untuk apa kewenangan tersebut digunakan dan sejauh mana masyarakat daerah memperoleh manfaat.
“Kita membutuhkan percakapan yang lebih substantif tentang masa depan otonomi daerah. Bukan hanya siapa yang memperoleh kewenangan, tetapi untuk apa kewenangan itu digunakan dan sejauh mana masyarakat daerah mendapatkan manfaatnya,” kata Asri.
Selain membedah persoalan politik dan otonomi daerah, diskusi tersebut juga menjadi bagian dari upaya LPMD KAHMI Sulsel menghidupkan kembali tradisi intelektual di lingkungan KAHMI.
Topik diskusi kali ini terinspirasi dari sejumlah tulisan kader KAHMI yang dihimpun dalam buku “Mozaik Insan Cita”, terbitan LPMD KAHMI Sulsel tahun lalu.
Asri menyebut KAHMI memiliki modal intelektual yang besar karena para alumninya tersebar di berbagai bidang, mulai politik, pemerintahan, akademisi, dunia usaha, media hingga organisasi masyarakat sipil.
Modal tersebut, kata dia, harus dikonsolidasikan menjadi gagasan yang dapat memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan publik.
“KAHMI tidak cukup hanya menjadi ruang silaturahmi alumni. Ada tanggung jawab intelektual dan sosial yang harus terus kita jaga,” tuturnya.
Ia berharap diskusi ini menjadi awal dari rangkaian kajian yang lebih panjang mengenai politik lokal, desentralisasi dan masa depan pembangunan daerah.
Sulawesi Selatan, lanjut Asri, memiliki posisi strategis dalam dinamika politik dan pemerintahan nasional. Pengalaman politik dan pemerintahan yang panjang membuat Sulsel dinilai memiliki modal penting untuk membaca bagaimana demokrasi dan otonomi daerah bekerja di tingkat lokal.
“Kita ingin menjadikan forum ini sebagai salah satu ruang untuk membaca masa depan daerah dari perspektif yang lebih kritis, terbuka, dan berbasis gagasan,” katanya.
Diskusi publik tersebut terbuka secara gratis bagi warga KAHMI dan HMI. Mahasiswa, akademisi, aktivis, politisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil hingga masyarakat umum juga dipersilakan mengikuti forum tersebut. (Cr/Ag4ys)
