MAKASSAR—Pemerintah Kota Makassar mempercepat pendataan dan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) agar bantuan sosial tepat sasaran. Sekretaris Daerah Makassar, Andi Zulkifly, meminta seluruh camat, lurah, organisasi perangkat daerah (OPD), dan jajaran terkait turun langsung mengawal pendataan di wilayah masing-masing.
Hal itu disampaikan Andi Zulkifly saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Perluasan Digitalisasi Perlinsos bersama para camat se-Kota Makassar di ruang Sekda Kantor Balai Kota Makassar, Jumat (11/9/2026).
Ia menegaskan Perlinsos merupakan program nasional yang harus mendapat perhatian serius, terlebih Makassar menjadi salah satu daerah percontohan pelaksanaannya.
“Ini jangan disepelekan. Perlinsos ini sangat penting karena merupakan target yang diberikan pemerintah pusat dan menjadi program nasional yang harus kita kawal bersama,” tegasnya.
Andi Zulkifly meminta koordinasi antar-OPD tidak sekadar formalitas. Seluruh pimpinan perangkat daerah yang berkaitan dengan Perlinsos harus terlibat sehingga persoalan pendataan di lapangan dapat segera diketahui dan diselesaikan.
“Saya minta setiap rapat ini dihadiri semua pimpinan. Supaya koordinasi tidak berulang-ulang dan setiap persoalan bisa langsung kita ketahui secara spesifik, kemudian kita carikan solusinya,” ujarnya.
Menurutnya, camat menjadi ujung tombak karena paling dekat dengan masyarakat. Pendataan tidak boleh hanya menyasar warga miskin, tetapi seluruh kelompok yang masuk dalam sasaran perlindungan sosial.
Camat diminta memastikan kondisi masyarakat di wilayahnya terdata secara akurat, termasuk petugas kebersihan, RT, RW, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya.
“Ini bukan hanya soal orang miskin. Semua kelompok yang masuk dalam sasaran harus didata,” jelasnya.
Untuk mempercepat proses tersebut, camat diminta meningkatkan koordinasi dengan lurah, RT/RW serta berbagai organisasi dan asosiasi yang menjadi mitra pemerintah di tingkat wilayah.
Andi Zulkifly menilai kemampuan camat menggerakkan seluruh perangkat hingga elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan Perlinsos.
“Di sini kita mengukur kekuatan camat. Bukan hanya secara administratif, tetapi bagaimana camat bisa menggerakkan perangkat, lurah, RT, RW, dan organisasi yang menjadi mitranya untuk turun langsung ke masyarakat,” katanya.
Ia juga meminta seluruh pegawai dan tenaga di lingkungan Pemkot Makassar ikut membantu pendataan. Hal itu dinilai penting untuk memperluas cakupan data sekaligus memastikan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program tidak terlewat.
Andi Zulkifly optimistis capaian Makassar masih bisa ditingkatkan. Ia menyebut posisi Makassar dalam program percontohan Perlinsos mengalami kenaikan signifikan dalam waktu relatif singkat.
“Bayangkan, proses kita dari bawah, dari posisi 43 daerah Pilot Project Perlinsos, dalam waktu kurang lebih dua minggu bisa naik sampai tinggal 20. Ini luar biasa. Ini merupakan hasil kerja teman-teman camat dan seluruh jajaran di lapangan,” tuturnya.
Karena itu, camat dan lurah diminta memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mempercepat pendataan, verifikasi hingga penetapan penerima manfaat.
Ia menegaskan setiap kecamatan memiliki karakter masyarakat dan persoalan berbeda sehingga strategi pendataan tidak harus seragam.
“Camat dan lurah lebih tahu kondisi wilayahnya. Jadi, silakan gunakan strategi masing-masing untuk menguasai wilayah dan memastikan masyarakat terdata,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Makassar Andi Bukti Djufrie mengatakan pihaknya akan mengawal perkembangan Perlinsos secara berkala.
Setiap Sabtu, Dinsos Makassar akan menyampaikan progres masing-masing kelurahan kepada camat untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti.
Hasilnya kemudian dibawa dalam rapat koordinasi setiap Senin untuk melihat capaian masing-masing kelurahan.
“Kita masih punya waktu untuk berjuang meningkatkan capaian target. Karena ini program nasional, kita harus berlomba-lomba meningkatkan persentase kita,” pungkasnya. (*)
