MAKASSAR — Kota Makassar menjadi daerah dengan temuan HIV-AIDS tertinggi di Sulawesi Selatan berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS Sulsel, Kamis (17/9/2026).
Dalam rakor yang berlangsung di Hotel Travelers Phinisi, Jalan Lamaddukelleng Buntu, Makassar, tercatat 445 kasus ditemukan di Kota Makassar. Angka tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar yang kini mendorong penguatan langkah pencegahan, edukasi dan deteksi dini.
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mengatakan persoalan HIV-AIDS tidak bisa ditangani hanya dari sisi kesehatan. Dibutuhkan keterlibatan lintas sektor untuk memperkuat pencegahan hingga penanganan.
“Upaya pencegahan HIV-AIDS tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor agar langkah pencegahan, edukasi, deteksi dini, hingga penanganan dapat berjalan secara optimal,” ujar Aliyah.
Rakor tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari pemerintah daerah, instansi vertikal, sektor pendidikan, pengelola program HIV-AIDS, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), PMI hingga organisasi masyarakat dan LSM pemerhati HIV-AIDS.
Data yang dipaparkan menunjukkan temuan HIV-AIDS di Sulawesi Selatan mencapai 2.660 kasus pada 2023, turun menjadi 2.486 kasus pada 2024 dan 1.939 kasus pada 2025. Sementara periode Januari hingga Juli 2026 tercatat 963 kasus.
Dari distribusi berdasarkan daerah, Makassar mencatat 445 kasus, disusul Gowa 74 kasus, Palopo 38 kasus, Bulukumba 34 kasus, Jeneponto 27 kasus, Luwu Timur 23 kasus dan Bantaeng 20 kasus.
Sementara berdasarkan kelompok umur, temuan paling banyak berada pada kelompok 25–49 tahun sebesar 58 persen. Kelompok usia 15–24 tahun menyumbang 35 persen, usia 30–50 tahun sebesar 6 persen dan usia 15 tahun ke bawah sebesar 1 persen.
Aliyah mengatakan tingginya temuan di Makassar menjadi pengingat untuk memperkuat pendekatan preventif dan promotif. Edukasi masyarakat dinilai penting agar informasi mengenai HIV-AIDS dipahami secara benar sekaligus mencegah munculnya stigma terhadap orang dengan HIV.
“Angka ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Karena itu, pencegahan harus terus diperkuat. Edukasi kepada masyarakat juga penting agar informasi yang benar mengenai HIV-AIDS dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan stigma,” jelasnya.
Pemkot Makassar, lanjut Aliyah, akan memperkuat koordinasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk mendukung target Ending AIDS 2030. Upaya tersebut diarahkan pada peningkatan kesadaran masyarakat, pencegahan, akses layanan, deteksi dini dan pendampingan bagi mereka yang membutuhkan.
“Pemerintah Kota Makassar tentu berkomitmen mendukung upaya menuju Ending AIDS 2030. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kesadaran masyarakat, memperkuat pencegahan dan memastikan mereka yang membutuhkan mendapatkan akses layanan serta pendampingan,” tambahnya.
Menurut Aliyah, Rakor tidak boleh berhenti sebagai forum koordinasi. Hasil pembahasan harus diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan dengan pembagian peran yang jelas antarinstansi dan sektor terkait.
“Harapan kita bersama, koordinasi ini tidak berhenti pada forum rapat saja, tetapi menghasilkan langkah nyata di lapangan. Pemkot Makassar siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh pihak terkait,” tutupnya.
Aliyah dalam kegiatan tersebut didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Makassar Ahmad Asy’ Arie. Rakor turut dihadiri jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel, instansi vertikal, perangkat Pemprov Sulsel, pengelola program HIV-AIDS, KPA, KPAP Sulsel, PMI serta LSM pemerhati HIV-AIDS. (70n)
