MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai memperkuat langkah percepatan penurunan stunting dengan melibatkan seluruh desa dan kelurahan. Melalui Program Aksi Stop Stunting (ASS) 2026, sebanyak 3.060 desa dan kelurahan di 24 kabupaten/kota menjadi sasaran intervensi gizi bagi ibu hamil dan balita.
Program tersebut diluncurkan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (3/11/2026).
Peluncuran ini melibatkan pemerintah kabupaten/kota, Tim Penggerak PKK mulai tingkat provinsi hingga desa/kelurahan, tenaga kesehatan, serta kader Posyandu.
Sasaran program mencakup balita usia 0–59 bulan yang mengalami masalah gizi serta ibu hamil dengan kondisi Kurang Energi Kronis (KEK) atau berisiko mengalaminya.
Andi Sudirman mengatakan, percepatan penanganan stunting tidak cukup dilakukan melalui intervensi sesaat. Pendampingan keluarga harus berjalan secara berkelanjutan agar setiap anak mendapatkan asupan gizi dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhannya.
“Tahun ini kita melakukan pendampingan melalui PMT lagi untuk melibatkan 3.060 desa kelurahan se-Sulawesi Selatan. Kader desa dan PKK juga dilibatkan. Insya Allah dalam dua bulan kita laksanakan sampai akhir Desember. Harapan kita ada perubahan signifikan nanti penurunan stunting di Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, Program ASS menyediakan sejumlah paket intervensi gizi, di antaranya pangan olahan untuk keperluan medis khusus (PKMK), Multivitamin Taburia, Multiple Micronutrient Supplements (MMS), makanan tambahan (PMT), serta susu ibu hamil sesuai ketentuan.
Setiap keluarga penerima manfaat juga akan mendapatkan edukasi dan pemantauan selama intervensi berlangsung. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penerima.
Gubernur menegaskan, pencegahan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan. Pemeriksaan kehamilan secara rutin, pemenuhan kebutuhan gizi ibu, hingga pendampingan pemberian ASI dan makanan pendamping ASI (MPASI) sesuai usia anak menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
“Kita ingin memastikan setiap sasaran mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya. Karena itu, pendataan harus akurat, pengukuran dilakukan sesuai standar, dan pendampingan tidak boleh berhenti setelah intervensi diberikan,” tegasnya.
Andi Sudirman juga meminta seluruh kepala daerah di Sulawesi Selatan mengawasi langsung pelaksanaan program di wilayah masing-masing. Menurutnya, keberhasilan penurunan stunting membutuhkan kerja bersama lintas sektor, mulai dari pemenuhan pangan keluarga, penyediaan air minum dan sanitasi layak, perlindungan sosial hingga edukasi masyarakat.
Ia turut mengapresiasi peran TP PKK, kader Posyandu, bidan, nutrisionis, dokter, dan tenaga kesehatan yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan serta pendampingan keluarga.
“Harapan saya semua kader semangat, karena ini betul-betul kerja gotong royong untuk masyarakat kita. Kedua, ini anak-anak kita semua yang sangat membutuhkan perhatian dan dukungan,” pungkasnya. (70n)
