MAROS – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyalahgunaan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) milik pemerintah. Praktik jual beli traktor bantuan negara yang ditemukan di sejumlah daerah menjadi perhatian serius Kementerian Pertanian.
Di Sulawesi Selatan, sedikitnya 85 unit alsintan telah dikumpulkan untuk ditelusuri lebih lanjut. Dari jumlah tersebut, empat unit di antaranya diduga tertangkap tangan dalam praktik jual beli.
Amran menegaskan, bantuan alsintan merupakan hibah pemerintah yang diberikan secara cuma-cuma kepada petani. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan dengan memperjualbelikan atau menguasai bantuan di luar ketentuan.
“Jangan merugikan petani. Ini adalah hibah dari pemerintah, tidak ada biayanya. Ini bantuan pemerintah untuk petani. Yang bermain-main harus dihukum seberat-beratnya. Ini menzalimi orang kecil, menzalimi petani kita,” tegas Amran saat memberikan keterangan di Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (20/11/2026).
Ia menyebut, indikasi penyimpangan distribusi alsintan juga ditemukan di Kabupaten Takalar. Amran bahkan meminta agar traktor yang diduga disalahgunakan segera ditarik untuk memastikan bantuan tersebut kembali kepada pihak yang berhak.
“Tarik! Kalau ada yang bermain-main, dihukum juga. Ini tidak boleh. Ini pajak rakyat, dikembalikan kepada rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.
Amran mengapresiasi dukungan aparat intelijen Kodam dan kepolisian dalam mengungkap dugaan praktik mafia alsintan. Ia meminta jajaran kepolisian, mulai dari tingkat polres hingga polda, menelusuri seluruh temuan dan menindak pihak yang terbukti terlibat.
Ia juga memastikan penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi hubungan keluarga, kedekatan, ataupun jabatan seseorang.
“Kalau ada yang mengatakan ada kerabatnya menteri, memang saya keluarga semua dari Nabi Adam. Tidak ada kerabat-kerabatan. Kalau ada yang salah di sektor pertanian, tindak. Siapa pun yang bermain-main harus dihukum. Tidak boleh ada pengecualian,” tegasnya.
Menurut Amran, penyalahgunaan alsintan bukan sekadar persoalan distribusi bantuan, tetapi juga menghambat upaya pemerintah mempercepat modernisasi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Sepanjang 2026, Kementerian Pertanian menyalurkan 4.277 unit traktor roda empat dan 10.011 unit traktor roda dua, serta berbagai jenis alsintan lainnya. Nilai anggaran yang digelontorkan mencapai triliunan rupiah.
Bantuan tersebut diarahkan untuk mengubah pola pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern. Melalui mekanisasi, proses pengolahan lahan diharapkan lebih cepat, biaya produksi dapat ditekan, dan pekerjaan petani menjadi lebih ringan.
“Tujuan alat dan mesin pertanian adalah supaya kita bertransformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern. Ini untuk menekan biaya produksi, mempermudah pengolahan, kemudian mempercepat pengolahan. Begitu turun musim hujan, langsung mengolah. Jadi petani dimanjakan,” jelasnya.
Amran menegaskan, pemerintah akan terus memperketat pengawasan terhadap berbagai program bantuan di sektor pertanian. Pengawasan tidak hanya menyasar distribusi alsintan, tetapi juga pupuk dan tata niaga beras.
Secara nasional, Kementerian Pertanian telah menerima 271 laporan dugaan pelanggaran di sektor pertanian. Laporan tersebut mencakup berbagai persoalan, mulai dari perberasan, pupuk, hingga penyalahgunaan bantuan traktor.
“Laporan yang masuk seluruh Indonesia ada 271 yang melanggar. Tapi bukan traktor saja. Ada beras, ada pupuk, ada traktor. Siapa pun bermain-main, kita harus bersihkan. Tidak boleh ada ruang mafia koruptor di sektor pertanian,” pungkasnya. (Y5l}













