SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Marquez Gagal Kunci Juara Dunia di Sprint Race MotoGP Portugal • Wakili Sulsel di Ajang Nasional, Putra Jeneponto Raihan Terkendala Biaya ke Jakarta • Harga Hyundai NEIRA Mulai Rp388 Juta, Bisa Dipesan di GAW 2026 • Ekonomi Sulsel 2027: Antara Ambisi Pertumbuhan dan Keadilan Wilayah • Menaker Yassierli Beberkan 6 Kriteria Lulusan yang Dicari Industri di Era AI • Cetak Rekor Pertama di Pinrang, Tiga Murid SD Hafiz Al-Qurbah Suppa Hafal 30 Juz Al-Qur’an • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • SELAMAT & SUKSES kepada Syaharuddin Alrif (Bupati Sidrap) atas diraihnya gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin dengan disertasi berjudul "Model Strategi Kebijakan Agribisnis Porang Berkelanjutan di Kabupaten Sidrap". Semoga ilmunya menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi masyarakat. — Keluarga Besar Mediasulsel.com • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • Marquez Gagal Kunci Juara Dunia di Sprint Race MotoGP Portugal • Wakili Sulsel di Ajang Nasional, Putra Jeneponto Raihan Terkendala Biaya ke Jakarta • Harga Hyundai NEIRA Mulai Rp388 Juta, Bisa Dipesan di GAW 2026 • Ekonomi Sulsel 2027: Antara Ambisi Pertumbuhan dan Keadilan Wilayah • Menaker Yassierli Beberkan 6 Kriteria Lulusan yang Dicari Industri di Era AI • Cetak Rekor Pertama di Pinrang, Tiga Murid SD Hafiz Al-Qurbah Suppa Hafal 30 Juz Al-Qur’an •
Opini

Ekonomi Sulsel 2027: Antara Ambisi Pertumbuhan dan Keadilan Wilayah

15
×

Ekonomi Sulsel 2027: Antara Ambisi Pertumbuhan dan Keadilan Wilayah

Sebarkan artikel ini
Haris Zaky Mubarak, MA
Haris Zaky Mubarak, MA (Analis, Konsultan, Peneliti, Sejarawan dan Kandidat Doktor Ilmu Sejarah Universitas Indonesia)

OPINI—Pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Sebuah daerah dapat mencatat peningkatan investasi, ekspansi perdagangan, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi pada saat bersamaan menghadapi kesenjangan pendapatan, ketimpangan antarkabupaten, serta terbatasnya mobilitas sosial masyarakat.

Persoalan inilah yang patut menjadi perhatian Sulawesi Selatan ketika memasuki tahun ekonomi 2027. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan terbesar di kawasan timur Indonesia, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam jaringan perdagangan, distribusi pangan, industri pengolahan, dan konektivitas antarpulau.

Namun, kekuatan ekonomi tersebut belum dengan sendirinya menjamin bahwa manfaat pertumbuhan terdistribusi secara proporsional ke seluruh wilayah.

Makassar berkembang sebagai pusat perdagangan, jasa, pendidikan, keuangan, dan logistik. Sementara itu, sebagian wilayah pedalaman dan kawasan pesisir masih bertumpu pada kegiatan pertanian primer, perikanan tradisional, perdagangan berskala kecil, serta sektor informal dengan produktivitas relatif terbatas.

Ketimpangan tersebut bukan sekadar persoalan perbedaan kemampuan ekonomi daerah. Ia merupakan hasil perjalanan panjang pembentukan struktur ekonomi, konsentrasi investasi, hubungan perdagangan, dan kebijakan pembangunan yang sejak masa kolonial membentuk hierarki antara pusat dan wilayah penyangga.

Karena itu, pertanyaan mendasar pembangunan Sulawesi Selatan pada 2027 bukan hanya seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi dapat dicapai, melainkan siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut, di wilayah mana nilai tambah diciptakan, dan sejauh mana pembangunan mampu memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.

Struktur Ekonomi yang Belum Seimbang

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perekonomian Sulawesi Selatan pada 2025 tumbuh 5,43 persen, meningkat dari 5,02 persen pada 2024. PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp753,08 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp417,63 triliun (BPS Sulawesi Selatan, 2026).

Pada triwulan II-2026, ekonomi Sulawesi Selatan kembali tumbuh 5,59 persen secara tahunan, dengan nilai PDRB harga berlaku Rp206,70 triliun. Pertumbuhan administrasi pemerintahan mencapai 16,45 persen, sementara konsumsi pemerintah meningkat 20,18 persen secara tahunan. Angka ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah masih mempunyai pengaruh penting terhadap dinamika ekonomi regional.

Namun, pertumbuhan tersebut perlu dibaca secara lebih kritis. Kenaikan PDRB belum cukup menjelaskan distribusi pendapatan, kualitas lapangan pekerjaan, maupun kemampuan rumah tangga menghadapi peningkatan biaya hidup. BPS mencatat bahwa pada November 2025 sekitar 58,82 persen penduduk bekerja di Sulawesi Selatan berada pada kegiatan informal, atau sekitar 2,77 juta orang.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menyerap 33,15 persen tenaga kerja, disusul perdagangan sebesar 18,48 persen (BPS Sulawesi Selatan, 2026). Struktur tersebut memperlihatkan persoalan mendasar. Sebagian besar masyarakat menggantungkan penghidupan pada kegiatan yang rentan terhadap perubahan harga komoditas, musim, akses pasar, dan keterbatasan perlindungan ketenagakerjaan.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, pertumbuhan yang berkualitas menuntut transformasi produktivitas, bukan semata ekspansi nilai produksi. Dani Rodrik (2016) mengingatkan bahwa transformasi struktural menjadi persoalan penting ketika perpindahan tenaga kerja menuju sektor berproduktivitas tinggi tidak berlangsung secara memadai.

Sulawesi Selatan menghadapi tantangan serupa. Pertumbuhan industri dan jasa modern perlu menciptakan hubungan produktif dengan ekonomi pedesaan agar tidak membentuk dua dunia ekonomi yang berjalan terpisah.

Warisan Sejarah dan Konsentrasi Perdagangan

Untuk memahami ketimpangan ekonomi Sulawesi Selatan, sejarah perdagangan merupakan pintu masuk yang penting. Sejak masa Kerajaan Gowa-Tallo, Makassar telah berkembang sebagai simpul perdagangan maritim yang menghubungkan kawasan Nusantara dengan jaringan perdagangan Asia. Pedagang Bugis, Makassar, Melayu, Tionghoa, dan berbagai komunitas maritim lainnya membangun hubungan ekonomi lintas wilayah.

Heather Sutherland dan Gerrit Knaap dalam Monsoon Traders: Ships, Skippers and Commodities in Eighteenth-Century Makassar (2004) memperlihatkan bagaimana perdagangan, pelayaran, dan jaringan komoditas membentuk dinamika ekonomi Makassar abad ke-18. Kajian sejarah ini membantu menjelaskan bahwa kemajuan kota pelabuhan tidak pernah terlepas dari hubungan kekuasaan, mobilitas manusia, dan penguasaan jalur perdagangan.

Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda memperkuat posisi Makassar sebagai pusat distribusi komoditas melalui pengaturan pelabuhan, jaringan pelayaran Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), dan integrasi daerah produksi pedalaman. Penelitian Nahdia Nur (2017) menunjukkan bahwa integrasi perdagangan Sulawesi bagian selatan pada 1902–1930-an berlangsung melalui konsentrasi jaringan distribusi dan pengendalian arus komoditas.

Beras, jagung, kopi, kopra, rotan, dan hasil laut mengalir melalui sistem perdagangan yang memberikan keuntungan besar kepada pihak pengendali jaringan. Sejarah tersebut memperlihatkan paradoks ekonomi wilayah: integrasi pasar dapat memperluas perdagangan, tetapi tidak otomatis menciptakan distribusi keuntungan yang seimbang.

Warisan ini masih relevan sebagai kerangka analisis pembangunan kontemporer. Makassar tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi, sementara berbagai kabupaten berperan sebagai pemasok bahan pangan, tenaga kerja, dan komoditas primer. Persoalannya bukan dominasi Makassar itu sendiri, sebab sebuah kota utama memang diperlukan untuk menciptakan efisiensi aglomerasi.

Masalah muncul ketika hubungan antara pusat pertumbuhan dan wilayah penghasil tidak disertai distribusi nilai tambah, investasi produktif, dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat lokal. Dalam teori ekonomi perkotaan, Edward Glaeser (2011) menjelaskan bahwa konsentrasi manusia, modal, dan pengetahuan dapat meningkatkan produktivitas melalui aglomerasi. Namun, keuntungan tersebut bergantung pada kualitas institusi, infrastruktur, pendidikan, dan keterjangkauan kehidupan perkotaan.

Makassar memiliki keunggulan dalam jaringan pelabuhan, perdagangan, perguruan tinggi, layanan kesehatan, dan industri jasa. Akan tetapi, konsentrasi fasilitas juga berpotensi memperlebar jarak ekonomi dengan wilayah yang mempunyai akses terbatas terhadap investasi. Perbedaan dinamika ekonomi terlihat dari data pertumbuhan PDRB riil per kapita kabupaten/kota tahun 2025.

BPS mencatat pertumbuhan Sidenreng Rappang sebesar 6,81 persen, Wajo 6,50 persen, Luwu 6,06 persen, dan Kota Makassar 4,68 persen. Sementara itu, Bantaeng mencatat 1,46 persen dan Luwu Timur 2,34 persen. Angka-angka ini masih bersifat sangat sementara dan menggambarkan laju perubahan, bukan tingkat kemakmuran absolut. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi wilayah tidak bergerak dengan kecepatan seragam. Daerah yang tumbuh lebih cepat belum tentu mempunyai pendapatan per kapita lebih tinggi atau ketimpangan lebih rendah.

Memperluas Geografi Pertumbuhan dan Industrialisasi

Strategi pembangunan 2027 perlu menghindari ketergantungan pada satu pusat pertumbuhan. Parepare dapat diperkuat sebagai simpul perdagangan kawasan Ajatappareng, Palopo sebagai pusat layanan dan industri regional Luwu Raya, sedangkan Bone berpotensi menjadi penghubung agroindustri kawasan timur Sulawesi Selatan. Penguatan kota-kota menengah bukan berarti melemahkan Makassar, melainkan memperluas geografi pertumbuhan agar aktivitas ekonomi tidak terkonsentrasi pada satu koridor metropolitan.

Sulawesi Selatan mempunyai sumber daya pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan yang besar. Namun, keberadaan komoditas unggulan tidak otomatis menghasilkan industrialisasi daerah.

Dalam ekonomi politik perdagangan, persoalan utama terletak pada posisi daerah dalam rantai nilai. Wilayah penghasil bahan mentah sering memperoleh bagian keuntungan lebih kecil dibandingkan wilayah yang menguasai pengolahan, pembiayaan, distribusi, teknologi, dan pemasaran.

Produksi beras di Bone, Wajo, Sidrap, dan Pinrang, misalnya, seharusnya tidak berhenti pada peningkatan hasil panen. Pengembangan industri penggilingan modern, pengemasan, pergudangan, pengolahan hasil samping, serta distribusi pangan dapat memperluas nilai ekonomi yang tinggal di daerah.

Demikian pula komoditas kakao, rumput laut, dan hasil perikanan. Industrialisasi membutuhkan fasilitas pengolahan, kepastian energi, pembiayaan usaha, standardisasi produk, dan keterampilan tenaga kerja.

Industrialisasi Sulawesi Selatan pada 2027 karena itu perlu diukur bukan hanya dari nilai investasi, tetapi juga proporsi bahan baku lokal yang diolah, keterlibatan usaha kecil, penciptaan pekerjaan formal, dan peningkatan pendapatan produsen.

Kapasitas Fiskal dan Keadilan Sosial

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah. APBD bukan sekadar instrumen pembiayaan birokrasi, melainkan perangkat redistribusi kesempatan ekonomi antarkelompok sosial dan antarwilayah.

Pengalaman desentralisasi Indonesia sejak Reformasi 1998 memperlihatkan bahwa pelimpahan kewenangan tidak selalu diikuti pemerataan kapasitas fiskal. Daerah dengan basis pajak kuat mempunyai kemampuan pembiayaan pembangunan lebih besar dibandingkan daerah yang bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Dalam kajian ekonomi politik Indonesia, Hadiz (2010) menunjukkan bahwa desentralisasi berlangsung dalam struktur kekuasaan lokal yang kompleks. Kewenangan yang semakin besar tidak otomatis menghasilkan pemerintahan yang lebih responsif apabila distribusi sumber daya masih dipengaruhi kepentingan elite. Karena itu, kebijakan fiskal Sulawesi Selatan pada 2027 perlu menempatkan pemerataan akses ekonomi sebagai prioritas.

Belanja pembangunan seharusnya diarahkan pada jalan produksi pertanian, irigasi, pelabuhan perikanan, layanan pendidikan, kesehatan, dan konektivitas digital. Pemerintah provinsi juga perlu mengembangkan penganggaran berbasis kesenjangan wilayah. Kabupaten dengan keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar memerlukan perhatian berbeda dari kawasan yang telah memiliki konsentrasi investasi tinggi.

Efektivitas fiskal harus diukur melalui perubahan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar persentase realisasi anggaran. Setiap rupiah belanja publik semestinya mempunyai hubungan yang dapat diuji dengan peningkatan produktivitas, penurunan biaya distribusi, dan perluasan akses pekerjaan.

Pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan juga tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan kebudayaan masyarakatnya. Tradisi perdagangan Bugis-Makassar, jaringan perantauan, hubungan kekerabatan, serta praktik gotong royong merupakan modal sosial yang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi lokal.

Namun, pendekatan antropologi mengingatkan bahwa modal sosial tidak selalu menghasilkan pemerataan. Jaringan kekerabatan dapat mempermudah akses usaha, tetapi juga berpotensi membatasi kesempatan kelompok di luar jaringan.

Karena itu, kebijakan pemberdayaan ekonomi harus menggabungkan kekuatan komunitas dengan prinsip keterbukaan institusi. Perempuan pelaku usaha mikro, nelayan tradisional, petani kecil, masyarakat kepulauan, dan generasi muda pedesaan perlu memperoleh kesempatan yang lebih luas dalam pembiayaan, pendidikan keterampilan, dan akses pasar.

Pembangunan yang menghormati kebudayaan lokal tidak berarti mempertahankan seluruh struktur sosial yang ada, melainkan memperkuat nilai solidaritas sambil mengurangi hubungan ekonomi yang tidak setara.

Tiga Agenda Prioritas 2027

Sulawesi Selatan membutuhkan perubahan orientasi pembangunan dari sekadar mengejar pertumbuhan menuju pembentukan ekonomi regional yang produktif, terintegrasi, dan berkeadilan. Terdapat tiga agenda mendasar yang perlu diprioritaskan:

  1. Membangun jaringan pusat pertumbuhan baru melalui penguatan kota menengah dan konektivitas antarkabupaten.
  2. Mempercepat industrialisasi berbasis komoditas lokal agar nilai tambah tidak terus berpindah ke luar daerah.
  3. Memperbaiki distribusi belanja publik dengan mengutamakan wilayah yang tertinggal dalam akses infrastruktur, pendidikan, dan kesempatan ekonomi.

Keberhasilan agenda tersebut harus dinilai melalui indikator yang lebih luas daripada pertumbuhan PDRB, yakni produktivitas tenaga kerja, pendapatan rumah tangga, tingkat kemiskinan, ketimpangan pengeluaran, kualitas pekerjaan, serta kesenjangan pelayanan dasar.

Sejarah ekonomi Sulawesi Selatan mengajarkan bahwa perdagangan yang ramai dan pusat pertumbuhan yang kuat tidak selalu menciptakan kemakmuran yang merata. Sejak era perdagangan maritim hingga ekonomi modern, persoalan yang terus berulang adalah bagaimana mengubah kekuatan jaringan ekonomi menjadi kesejahteraan masyarakat luas.

Pada akhirnya, ambisi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2027 hanya akan memperoleh makna sosial apabila kemajuan Makassar berjalan bersama kemajuan Bone, Wajo, Sidrap, Luwu Raya, Toraja, kawasan pesisir, dan wilayah kepulauan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran kemajuan produksi. Namun, keadilan wilayah adalah ukuran keberhasilan pembangunan. Sulawesi Selatan membutuhkan keduanya agar kemakmuran tidak berhenti pada pusat-pusat ekonomi, melainkan benar-benar menjadi pengalaman bersama masyarakatnya. (*)


Penulis:
Haris Zaky Mubarak, MA
(Analis, Sejarawan, Kandidat Doktor Ilmu Sejarah Universitas Indonesia dan PC Muhammadiyah Yogyakarta)

Disclaimer:
Setiap opini, artikel, informasi, maupun berupa teks, gambar, suara, video, dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab masing-masing individu, dan bukan tanggung jawab Mediasulsel.com.

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Kirim Komentar

📢 Mohon utamakan adab, etika, dan sopan santun dalam berkomentar. Semua komentar akan melewati proses moderasi sebelum diterbitkan.

Konten dilindungi © Mediasulsel.com