MAKASSAR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sulawesi Selatan menolak keras terbitnya Perppu 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas), Ketua DPD I HTI Sulsel, Kemal Idris mengatakan, Perppu tersebut bakal membawa negeri ini di era rezim diktator yang represif dan otoriter.
“Pemeintah telah membuka pintu kesewenang-wenangan karena akan bertindak secara sepihak dalam menindak ormas, tanpa ada ruang bagi ormas tersebut untuk membela diri,” jelas Kemal kepada wartawan, Jumat (14/7/2017).
Dikatakan bahwa rezim yang berkuasa saat ini dinilai represif anti Islam. Buktinya, kriminalisasi terhadap ulama, bahkan ada yang masih ditahan sampai sekarang. “Selain itu, melakukan pencekalan terhadap para dai dan menghalangi kegiatan dakwah di sejumlah tempat,” ungkap.
Sebelumnya Pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto telah mengumumkan penerbitan Perppu Ormas tersebut. Terbitnya Perppu ini digunakan pemerintah sebagai landasan untuk membubarkan ormas dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila dan mengancam NKRI. (shar)
