JAKARTA — Pemerintah sejatinya memberi ruang yang sama bagi setiap warganya. Tak boleh ada perbedaan perlakuan. Sebab, prinsip-prinsip keadilan mesti ditegakkan.
Akan tetapi, dalam konteks masyarakat miskin atau kurang mampu, pemerintah justru harus berpihak. Karena, warga kurang mampu tak boleh dibiarkan bersaing dengan masyarakat mapan. Jika dibiarkan maka jurang kesenjangan akan makin menganga.
“Pemerintah harus memberikan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kurang mampu. Harus ada intervensi, sehingga mereka mampu bersaing dengan kelompok masyarakat yang sudah mapan,” tegas Wakil Wali Kota Makassar, Dr Syamsu Rizal MI, S.Sos., M.Si.
Penegasan ini disampaikan Deng Ical—sapaan Syamsu Rizal MI—saat tampil sebagai pembicara pada Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Manusia Inklusif berbasis pemberdayaan masyarakat. Acara digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Redtop Hotel, Jakarta, Kamis, 23 November 2017.
Menurut Deng Ical, semua kelompok masyarakat pada dasarnya memiliki potensi untuk berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Paling tidak, kontribusi pada level terendah, yaitu tidak menjadi sumber permasalahan, tapi menjadi solusi. Hanya saja, jika mereka dibiarkan bertarung bebas, maka tentu sulit untuk bisa berbuat.
“Masyarakat kurang mampu tidak boleh dibiarkan bersaing bebas. Mereka harus diberikan treathment khusus, agar dapat tumbuh dan berkembang bersama. Dan ini menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan sosial yang ada,” ujarnya.
Dalam paparannya, pria yang lekat dengan sembutan Somberena Makassar ini banyak mengulas soal program rekonstruksi nasib rakyat. Juga, reformasi birokrasi pemerintahan. Program ini merupakan gagasan Syamsu Rizal yang diharapkan bisa terimplementasi lebih optimal di Kota Makassar ke depan.
Dalam acara ini, Deng Ical tampil sebagai narasumber bersama beberapa kepala daerah. Yakni, Kabupaten Lebak, Sigi dan Palangkaraya. Rakor ini dijadwalkan berlangsung 21-23 November 2017. Hadir semua kementerian dalam lingkup Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia. Antara laiun, Kemndukcapil, Kemensos, Kemendagri, Kemensos PDT dan beberapa kementerian lainnya, termasuk lembaga swadaya masyarakat.
Rapat berlangsung maraton dengan format Focus Group Discussion (FGD) dan prestasi. Banyak inovasi yang dilakukan Pemda maupun LSM menjadi bahan diskusi untuk menjadi best practice dalam konsep sharing resources.
Dalam diskusi, Deng Ical juga memaparkan tentang perwali kota layak anak dan ranperda perlindungan anak yang sementara digodok di DPRD. Terutama memastikan program PHPKA (pemenuhan HAM dan perlindungan khusus anak) berjalan. (*/shar)
