Makassar – Persoalan atau konflik di sektor pertanahan yang sangat besar,menuntut Dinas Pertanahan Kota Makassar terus melakukan berbagai terobosan.
Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Manai Sofyan,sudah banyak kegiatan yang sudah dilakukan dengan melibatkan bernagi pihak terkait diantaranya, penataan administrasi pertanahan, yang kegiatan-kegiatannya itu terdiri dari penertiban, penataan, dan pemanfaatan tanah pemerintah daerah, penyelesaian dokumen pendataan pendaftaran tanah pemerintah daerah, dan sosialisasi tata cara pelepasan tanah. Adapula program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
“Program penyelesaian konflik-konflik, kami memfasilitasi penyelesaian konflik-konflik kalau ada pengaduan, dan sosialisasi penataan dan pemanfaatan tanah negara. Ini terkait dengan bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap tanah-tanah yang ada di pinggir pantai, khususnya di utara kota,” terangnya.
Dari seluruh pelaksanaan program tersebut, lanjut Manai, tanah seluas menghampiri 50 hektare sudah bisa diamankan di Desa Nelayan, kemudian di Manggala ada dua lokasi, dan depan STIMIK 12 hektare. Sedangkan tanah yang ukurannya tidak terlalu luas, sudah dipagar.
“Kalau kendala, terkait keselamatan. Kita berhadapan dengan masyarakat yang kadangkala kita harus pahami pengetahuan mereka. Kadang ada yang suruh tinggal di tanah itu, setau mereka yang suruh tinggal itu pemilik lahan. Sehngga, ketika kita datang, kadangkala kita hadapi bahaya. Tapi itu seninya bekerja,” tuturnya. [UDN]
