MEDAN – Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si., mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Kota Medan, Sumatera Utara.
Sri Sulsilawati hadir bersama Wali Kota Makassar H. Munafri Arifuddin, Ketua TP PKK Kota MakassarMelinda Aksa, serta jajaran kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari delegasi Pemerintah Kota Makassar.
Keikutsertaan Kepala Dinas Pertanahan dalam forum nasional tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan.
Rakernas APEKSI XVIII menjadi wadah strategis bagi para kepala daerah beserta perangkat daerah dari seluruh Indonesia untuk bertukar pengalaman, berbagi inovasi, dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan perkotaan.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat mengadopsi berbagai praktik terbaik dari daerah lain guna mendukung percepatan pembangunan, termasuk dalam pengelolaan sektor pertanahan yang menjadi salah satu penunjang pembangunan kota.
Rakernas XVIII APEKSI secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus menghadirkan inovasi dan tidak lagi bergantung pada pola pembangunan konvensional.
“Hari ini saya melihat dengan bangga dan optimistis bagaimana kota-kota saat ini menjadi transformer, menjadi survivor dengan berbagai macam inisiatif kepemimpinan,” ujar Bima Arya.
Pada kesempatan tersebut, Kota Makassar turut mendapat perhatian atas capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah melampaui Rp100 miliar. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rakernas, realisasi PAD Kota Makassar tercatat mencapai 194,67.
Bima Arya menilai keberhasilan sejumlah pemerintah daerah menunjukkan bahwa inovasi pembangunan tidak harus dicari hingga ke luar negeri. Menurutnya, banyak praktik baik yang dapat dipelajari dari kota-kota di Indonesia.
“Saya merekomendasikan Bapak-Ibu mempelajari dengan detail berbagai inovasi yang dilakukan daerah-daerah seperti Kota Malang dan Kota Pekanbaru,” katanya.
Selain optimalisasi PAD, Wamendagri juga mendorong pemerintah kota memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur agar tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Ia menyebut sejumlah daerah, seperti Semarang, Samarinda, dan Madiun, telah berhasil memanfaatkan skema tersebut untuk mempercepat pembangunan.
Dalam arahannya, Bima Arya juga menekankan pentingnya membangun city branding yang kuat sebagai strategi meningkatkan daya saing daerah.
“Branding bukan hanya pencitraan. Branding yang baik adalah citra hari ini, cerita masa lalu, dan cita-cita masa depan,” tegasnya. (Ag4ys/4dv)
