MAKASSAR – Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah menegaskan, setelah penandatanganan kontrak kerjasama antara perusahaan penyediaan bibit dengan Dinas Pertanian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, tidak ada lagi mafia benih.
“Saya berharap kepada pengadaan benih jangan ada mafia benih, apalagi minta jatah, minta apa lagi, itu nggak boleh. Saya harap jangan sampai itu terjadi. Saya tahu kalau ada itu permainan, mulai hari ini siapa pun yang menandatangani kontrak ketahuan melakukan, Insyaallah nanti saya coret dan tidak boleh lagi masuk di Sulawesi Selatan,” tegas Nurdin Abdullah dalam sambutannya, di Kantor Dinas Pertanian Pemprov Sulsel, Jalan Amirullah, Makassar, Jumat (22/2).
Nurdin Abdullah mengaku tidak mau Pemprov Sulsel jadi tercoreng hanya karena hal-hal yang sebenarnya menurunkan integritas. “Kasian petani kita. Petani kita itu butuh barang bagus, butuh kualitas yang bagus,” terangnya.
“Tugas kita sekarang ini bagaimana harga jagung itu masih tetap bagus. Kenyataan hari ini, ketika petani kita mulai menanam harga jagung itu Rp 7.000. Pas petani mau jual harga jagung turun,” ungkap mantan Bupati Bantaeng dua periode itu.
Selain itu, lanjut Nurdin Abdullah, mungkin ini penandatanganan kontrak yang dihadiri gubernur. Dan mungkin ada yang bertanya kenapa acara ini dihadiri Gubernur.
“Saya ingin menciptakan pemerintahan ini transparan. Karena, ini benda hidup yang kita benihkan ini akan bernyawa. Benda yang bernyawa itu kalau jatahnya diambil, dia tahu. Makanya pupuknya jangan dikurangi, kualitas bibitnya jangan sampai terkuras,” bebernya.
Namun yang paling penting, jelasnya, transportasi dalam pemerintahan harus melibatkan semua stakeholder yang ada.
“Saya sungguh berharap, kenapa saya minta Ibu Kadis hadirkan TP4D, hadirkan Polda, supaya lebih bagus kita bertengkar lebih awal daripada kita bertengkar di akhir. Yang kedua, supaya semua tahu bahwa ada kegiatan seperti ini, kita semua ikut bertanggung jawab. Jangan nanti ada masalah, baru nanti dipanggil,” pungkasnya. (*)
