BANTAENG – Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersilaturahmi dengan kepala SMA, SMK dan SLB se Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Sinjai, Bulukumba dan Selayar, di Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bantaeng, Sabtu (9/3). Hadir sebanyak 170 kepala sekolah.
Ini merupakan kegiatan resmi pertama yang dihadiri Nurdin Abdullah di Sulsel setelah melakukan lawatan di Jepang. Kegiatan ini juga dihadiri Bupati Bantaeng, Ilham Azikin.
Pada kesempatan ini, gubernur mendengarkan dan mencari tahu apa yang menjadi persoalan para kepala sekolah. “Ini kita ingin melihat bahwa gairah pendidikan ini harus kita tingkatkan, kepala sekolah-sekolah ini harus diberikan mood yang baik, jangan diberikan beban yang berat,” kata Nurdin Abdullah.
Hal pertama kali yang ingin dilakukannya saat dilantik bersama wakilnya Andi Sudirman Sulaiman, adalah bagaimana mengembalikan guru-guru yang dikirim jauh dan terpisah dari keluarga dapat kembali bersama.
“Dan dalam masa enam bulan ini, oleh aturan telah memungkinkan untuk mengembalikan kepala sekolah itu, yang mendapat tugas jauh dan kembalikan ke keluarganya,” sebut Nurdin.
Tujuan silaturahmi ini, lanjutnya, adalah bagaimana antara provinsi dan kabupaten dapat bersinergi. UU No. 23/2014 mengatur pembagian urusan pendidikan antara pemerintah pusat dengan daerah. Dimana menyerahkan pendidikan SMA/SMK ke provinsi. Nurdin Abdullah berharap, aturan ini tidak membuat kaku sinergi yang ada.
“Apa yang terjadi, kepala cabang dinas atasannya Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga diabaikan wilayah kabupaten/kota bersangkutan,” paparnya.
Ke depan dibawah kendali provinsi, ia berharap koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota bisa bersinergi dengan baik.
“Saya akan meminta pandangan-pandangan Pak Bupati, orang mungkin dipindahkan, mau diangkat harus minta izin Pak Bupati. Karena SMA/SMK di wilayahnya,” ujarnya.
Aspirasi dari Selayar misalnya. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Selayar, Drs Daeng Ngilau, menyampaikan, layanan pendidikan akan meningkat jika fokus disasar delapan standar nasional pendidikan. Diantaranya, standar tenaga pendidik. Permasalahan klasik adalah tidak meratanya distribusi tenaga kependidikan.
“Di Selayar itu pada tiga tahun lalu, diadakan unit sekolah baru, satu SMA dan satu SMK. Sampai hari ini belum ada guru PNSnya, apalagi tata usahanya, semua itu mengandalkan tenaga honorer,” bebernya.
Di akhir pertemuan, Nurdin Abdullah menyampaikan, setelah pertemuan tersebut, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan kabupaten/kota untuk menjelaskan blue print (desain) pendidikan Sulsel. Ia juga menekankan agar SMK yang ada dapat mengembangkan kearifan lokal di wilayah masing-masing. (*)
