MAKASSAR – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakay (LSM) di Sulsel membentuk Koalisi LSM Pemerhati TPP Kabupaten Takalar. Hal itu menyikapi Rp36 Miliar Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di Takalar Sulsel Tahun 2018, yang belum terealisasi kepada ribuan Aparat sipil negara atau ASN meski Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2019 sudah disahkan.
Para Ketua LSM di Sulsel yang menjadi inisiator terbentuknya Koalisi LSM Pemerhati TPP Takalar ini yakni Lembaga Investigasi Penyelamat Aset Negara (LIPAN ) Sulsel Muhammad Nasir Azis, Lembaga Anti Korupsi Sulsel Muhammad Ansar, Lembaga Perlindungan Hak-Hak Sipil (LPHS) Sulsel Djaya Jumain dan Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa (PPM) Sulsel Amin Rais dan Muhammad Akbar.
Salah satu inisiatior terbentuknya Koalisi, Muhammad Nasir Azis, mengatakan, bahwa ASN di Takalar harus diperjuangkan sebagai hak yang telah dianggarkan oleh Pemda Takalar 2018 lalu. Pemda Takalar harus bertanggung jawab dan merealisasikan anggaran sesuai peruntukannya.
“Kita akan mengkaji masalah ini dengan akurasi data yang valid dengan sejumlah lembaga yang bergabung dalam Koalisi ini karena masalah ini menjadi keprihatinan sejumlah aktifis lembaga di sulsel,” terang Nasir.
Lebih lanjut Nasir Azis berjanji untuk melakukan upaya perjuangan bagi ASN Takalar, dengan harapan ribuan ASN di Takalar dapat menikmati haknya dari TPP berupa dana sejumlah Rp1.250.000 per ASN. (*/464ys)
