MAKASSAR – Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sulsel, menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi, untuk mengetahui capaian pengelolaan pelayanan KB di Sulsel.
Dalam rapat tersebut terungkap, hingga Desember 2018, peserta KB aktif sebanyak 1.366.809 Pasangan Usia Subur (PUS).
Peserta KB aktif tertinggi di Kabupaten Jeneponto, sebesar 82,34 persen. Disusul Sidrap 79,35 persen, dan Bantaeng 77,05 persen.
Sedangkan yang terendah Kota Parepare 61,90 persen, Pinrang 64,38 persen, dan Toraja Utara 65,59 persen.
“Secara kuantitas, angka ini cukup menggembirakan,” kata Kepala Bidang KB, Syafaruddin Rahim, di sela-sela rapat yang dilaksanakan di Hotel Grand Sayang Park Hotel Makassar, Kamis (25/72019) kemarin.
Namun dari segi kualitas, lanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan peserta KB aktif, masih memerlukan koordinasi dan sinkronisasi dengan semua pemangku kepentingan. Khususnya, dalam menggerakkan semua potensi yang dimiliki.
Rakor dibuka Sekertaris Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sulsel, H Munajat SE MM, yang mewakili Kepala Dinas Sukarniaty Kondolele., usai membuka rapat tersebut, mengungkapkan,
Munajat mengungkapkan, permasalahan Keluarga Berencana yang dihadapi, tentunya bukan hanya menjadi tanggungjawab OPD Pengendalian Penduduk dan KB. Tapi diperlukan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor OPD terkait.
“Semoga keterlibatan berbagai stakeholder, akan menurunkan angka unmet need, yang ditargetkan pada tahun 2020 menjadi 2,8 juta,” harapnya.
Selain itu, diharapkan pada pertemuan tersebut, dapat menghasilkan rumusan yang implementatif. Dan jika memungkinkan, menghasilkan rumusan permintaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan Pengendalian Penduduk dan KB di tingkat provinsi, sehingga hasilnya akan lebih efektif.
Adapun pemateri yang dihadirkan dalam rapat koordinasi yang akan berlangsung hingga Sabtu (27/7) mendatang tersebut, antara lain Perwakilan BKKBN Sulsel, Akademisi, dan LSM.
Peserta pada pertemuan ini terdiri dari OPD Pengendalian Penduduk dan KB 24 kabupaten/kota se Sulsel, serta OPD terkait. Seperti BKKBN, IBI, Dinas Kesehatan, dan DPPPA. (*)
