MAKASSAR — Sebanyak 576 orang terdiri dari camat, kepala desa, dan sekretaris desa mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Keterbukaan Informasi Publik melalui penguatan peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan standar layanan informasi publik desa.
Kegiatan Bimtek digelar Rabu (11/12) di Hotel Condotel Karebosi dan dibuka Asisten I Pemprov Sulsel, Aslam Patonangi.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo SP) Sulsel, Andi Hasdullah menjelaskan, peserta Bimtek berasal dari dua kabupaten yakni Gowa sebanyak 167 kepala/ sekretaris desa dan 18 camat dan Kabupaten Takalar sebanyak 100 kepala/sekretaris desa dan sembilan camat.
Andi Hasdullah menyebutkan Dinas Kominfo Sulsel merasa perlu melakukan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik bagi perangkat desa dan camat karena beberapa alasan. Diantaranya, sesuai aturan, Badan Publik berkewajiban untuk mengumumkan, menyediakan dan atau memenuhi setiap permohonan atas informasi publik yang dimiliki atau dihasilkan oleh setiap Badan Publik sepanjang informasi publik tersebut tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan.
Selanjutnya, untuk pemenuhan hak warga negara dalam memperoleh informasi publik sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Bahwa setiap badan publik, dalam rangka meningkatkan layanan informasi dan dokumentasi publik dengan mudah
dan cepat wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Selanjutnya dalam peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa disebutkan bahwa badan publik desa wajib melakukan keterbukaan informasi dan dokumentasi yang transparan melalui peran dan fungsi PPID Desa.
“Tujuannya agar masyarakat desa dapat ikut berpartisipasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” ungkap Andi Hasdullah.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan, Aslam Patonangi mengatakan, Bimtek ini sejalan dengan visi misi Pemprov Sulsel yaitu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, pemerintah yang bersih, dan melayani. Mencakup tata kelola pemerintah kabupaten/kota dan juga di pemerintah desa sebagai pemerintah terdepan untuk memberikan kualitas pelayanan publik yang makin baik.
Dalam kegiatan ini, tiga pemateri membuka wawasan dan menambah pengetahuan peserta Bimtek terkait keterbukaan informasi.
Para pemateri itu diantaranya Andi Hasdullah, (Kepala Dinas Kominfo SP), Benny Mansjur (Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan), dan Ashari Fakhsirie Radjamilo (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat).
