MAKASSAR — Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengaku akan mengkaji ulang pelayanan bus rapid transit (BRT) yang selama ini telah beroperasi di wilayah Mamminasata, khususnya Kota Makassar.
Nurdin menganggap, moda angkutan transportasi massal ini harus ditata ulang perencanaannya. Selama ini dia menilai, kurang maksimalnya BRT karena belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Konsep atas pelayanan BRT pun dikatakan tengah disiapkan. Mulai dari rute yang dilalui, hingga memperhitungkan bentuk terminal serta ukuran busnya juga mesti dikaji kembali.
“Tunggu aja. Konsep kita itu bagus. Konsep kita itu shuttle, stopping busnya tidak terlalu besar, tapi fungsional. Busnya juga pendek,” tutur Nurdin yang ditemui di kantor Gubernur Sulsel, kemarin.
Dia melanjutkan, kehadiran angkutan umum ini harus ramah penumpang. Nurdin menggambarkan, kondisi busnya harus dibuat nyaman. Bahkan bagi penumpang yang dalam keadaan berdiri dalam perjalanan.
“Busnya itu enak. Dia bisa mampir dan orang naik-turun. Inikan harus ada terminal khusus. Kita lagi desain bus yang bagus, lebih nyaman, orang berdiri aja di atas,” tandasnya.
Mantan bupati Bantaeng ini menambahkan, Pemprov Sulsel juga berencana memberikan bantuan BRT ke kabupaten/kota. BRT yang dimaksud, yakni 15 unit BRT dari Kemenhub yang diserahkan kepada Pemprov Sulsel pada Desember 2018 lalu.
Namun sampai saat ini belum dioperasikan karena masih merampungkan kelengkapan administrasi kendaraannya, seperti lengurusan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), maupun surat tanda nomor kendaraan (STNK), serta pembayaran pajak kendaraan.
Kata Nurdin, bantuan BRT dari Kemenhub itu akan diserahkan ke Kabupaten Bulukumba dan Toraja. Untuk menggenjot pengembangan potensi daerah di sektor kepariwisataannya, dengan dukungan aksesibilitas transportasi.
“Itu sudah ada yang punya. Itu akan diberikan ke Bira (Bulukumba), dan Toraja. Sudah ada yang punya dan baru kita bayar pajaknya. Harus dibayar pajaknya dulu baru dikasih orang,” pungkas Nurdin. [*]
