JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa salah satu isu utama dalam bidang pertahanan adalah kedaulatan. Untuk itu, Presiden menegaskan berulang kali bahwa kedaulatan itu harga mati, kedaulatan itu tidak bisa dinegosiasikan, dan tidak ada tawar-menawar.
Hal tersebut dikatakan Presiden Jokowi mengawali arahan pada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Tahun 2020 di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Kantor Kemenhan, Medan Merdeka Barat, Kamis (23/1/2020).
“Oleh sebab itu, pagi hari ini saya perintahkan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri, seluruh aparat harus bekerja bersungguh-sungguh dalam rangka memperkuat dan menjaga kedaulatan negara kita Indonesia. Untuk selalu berdiri paling depan dalam menjaga dan memperkokoh kedaulatan NKRI kita,” tutur
Yang paling penting, menurut Presiden, yakni kemampuan untuk mengatasi semua spektrum pertahanan.
”Mulai dari konflik internal, perang asimetrik seperti gerilya dan teror, perang proxy yang menggunakan pihak ketiga dalam peperangan, maupun perang hybrid yang menggabungkan strategi militer dan nonmiliter, strategi konvensional dan nonkonvensional,”ujar Presiden seraya menambahkan bahwa dirinya yakin seluruh peserta memahami mengenai jenis-jenis peperangan secara detail.
Tantangan ke depan, menurut Presiden, semakin berat karena semakin luasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia.
”Oleh sebab itu, kita harus memperkuat diplomasi pertahanan untuk meredam ketegangan antar negara dan siap menggelar kekuatan bersenjata untuk melakukan penegakan hukum di wilayah kita,” ujar Kepala Negara.
Untuk itu, Presiden memahami jika Menteri Pertahanan berkunjung ke sebuah negara berkaitan dengan masalah diplomasi pertahanan dan melihat alutsista (Alat Utama Sistem Senjata, red) yang akan dipergunakan oleh Indonesia.
”Jadi kalau masih ada yang bertanya, itu belum ngerti urusan diplomasi pertahanan. Meskipun saya tahu, beliau ini ke negara-negara tertentu juga dalam rangka melihat alutsista yang ingin kita beli.
Bagus atau tidak bagus, benar atau tidak benar, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan semuanya dicek secara detail,” tambahnya.
Hal lain yang menjadi tantangan selanjutnya, menurut Presiden, adalah perkembangan teknologi yang luar biasa sehingga perlu ada antisipasi lompatan teknologi militer dalam jangka 20, 30, sampai 50 tahun ke depan.
”Ini harus dilihat mulai sekarang karena perubahan teknologi sekarang ini begitu sangat cepatnya. Sekarang pun kita sudah merasakan bagaimana teknologi drone diberi senjata bisa mengejar tank, mengejar kendaraan-kendaraan militer, dan menghabisi dari jarak yang dekat maupun tidak dekat dan tepat sasaran,” ujar Presiden.
Beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini, menurut Presiden perlu dicermati karena sudah nampak dan hadir teknologi dengan berbagai instrumen artificial technology termasuk pengembangan pesawat tanpa awak yang dilengkapi dengan persenjataan-persenjataan modern.
Pada kesempatan itu, Presiden juga mendorong TNI juga harus berani memulai, membangun alutsista yang ada sekarang ini di industri bisnis.
”Itu dimulai dari peralatan militer, entah itu yang namanya GPS, yang dulu namanya HT, yang namanya handphone, yang namanya drone dimulai, baru masuk ke dunia bisnis.
Tapi semuanya dimulai dari industri militer, semua negara termasuk di negara kita Indonesia,” ujar Kepala Negara.
Turut hadir dalam acara ini di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menlu Retno Marsudi, KSP Moeldoko, Menkes Terawan Agus Putranto, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Aziz, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, KSAD Jenderal Andika Perkasa, Marsekal Yuyu Sutisna, KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji. [*]
