JAKARTA — Polri memperkuat pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan mengerahkan 322 personel ke empat wilayah rawan, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
Ratusan personel yang tergabung dalam Satgas Edukasi, Penyuluhan dan Pencegahan Karhutla gelombang kedua itu diberangkatkan untuk memperkuat pencegahan melalui edukasi, komunikasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat. Mereka akan bertugas selama 10 hari atau menyesuaikan kondisi di lapangan.
Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan, pencegahan Karhutla tidak boleh hanya mengandalkan penegakan hukum setelah kebakaran terjadi. Menurutnya, membangun kesadaran masyarakat dan mencegah munculnya titik api sejak dini jauh lebih penting.
“Rekan-rekan harus benar-benar hadir di tengah masyarakat. Bangun komunikasi yang baik, berikan pemahaman dan ajak masyarakat bersama-sama melakukan pencegahan sejak dini,” kata Dedi saat memberikan pembekalan di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Sebanyak 322 personel tersebut terdiri dari 64 peserta Sespimti, 207 peserta Sespimmen, 29 peserta SPPK dan 22 pendamping. Mereka menjadi bagian dari kesinambungan penugasan setelah sebelumnya 189 peserta didik telah lebih dulu diterjunkan ke sejumlah wilayah.
Dedi secara khusus meminta personel menghindari pendekatan yang menggurui. Mereka diminta mendengarkan masyarakat, memahami karakteristik wilayah dan menyampaikan edukasi dengan cara yang mudah diterima.
“Datanglah dengan pendekatan yang baik dan humanis. Dengarkan masyarakat, pahami kondisi di lapangan, kemudian berikan edukasi yang mudah dipahami,” tegasnya.
Menurut Dedi, masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek dalam penanganan Karhutla, tetapi harus menjadi bagian dari solusi. Bhabinkamtibmas, Babinsa, Masyarakat Peduli Api, kepala desa hingga tokoh adat dinilai perlu diperkuat sebagai jejaring pencegahan di tingkat tapak.
Edukasi juga diarahkan pada tindakan konkret, seperti tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, menjaga lingkungan serta segera melaporkan potensi kebakaran sebelum api meluas.
“Karhutla bukan hanya tanggung jawab Polri atau pemerintah. Ini tanggung jawab kita bersama. Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar potensi kebakaran dapat dicegah sebelum meluas,” ujarnya.
Dedi juga meminta para peserta pendidikan kepemimpinan memanfaatkan penugasan tersebut untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mengukur efektivitas organisasi di lapangan. “Rekan-rekan adalah middle dan top manager. Karena itu, lihat bagaimana organisasi bekerja, bagaimana kondisi wilayah dan bagaimana kebijakan diimplementasikan,” katanya. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat hubungan Polri dengan masyarakat sekaligus membangun sistem pencegahan Karhutla yang lebih cepat, humanis dan berbasis partisipasi masyarakat. (4r5)
