Sulsel di Tengah Perebutan Investasi Indonesia Timur

OPINI—Peta investasi Indonesia Timur sedang berubah. Sulawesi Selatan, yang selama beberapa dekade terakhir relatif nyaman sebagai pintu gerbang perdagangan kawasan timur, kini tengah berhadapan dengan pesaing yang semakin agresif.

Sulawesi Tengah tumbuh pesat melalui industri pengolahan nikel. Maluku Utara menjelma menjadi salah satu magnet investasi terbesar di luar Jawa. Sementara itu, Kalimantan Timur memperoleh momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan Sulawesi Tenggara terus memperluas basis industri mineralnya.

Persaingan itu bukan lagi soal provinsi mana yang mempunyai sumber daya alam paling melimpah. Pertarungan sesungguhnya adalah siapa yang mampu mengubah modal, pelabuhan, tenaga kerja, kota, dan sumber daya lokal menjadi ekosistem produksi.

Data nasional menunjukkan kerasnya kompetisi tersebut. Pada semester I-2026, realisasi investasi Indonesia mencapai Rp1.010,6 triliun, dengan 50,2 persen mengalir ke luar Jawa.

Namun, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam daftar lima provinsi penerima investasi terbesar, Maluku Utara mencapai Rp40,2 triliun dan Sulawesi Tengah Rp36,6 triliun. Sulsel belum masuk lima besar (BKPM, 2026).

Di sinilah alarm bagi Sulawesi Selatan berbunyi. Sulsel sebenarnya tidak sedang kekurangan modal. Sepanjang 2025, realisasi investasi provinsi ini mencapai Rp19,544 triliun—melonjak 39,25 persen dibandingkan Rp14,035 triliun pada 2024. Angka tersebut bahkan mencapai 118 persen target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menyumbang Rp11,528 triliun dan PMA sekitar Rp8,016 triliun (DPMPTSP Sulsel, 2026). Persoalannya bukan sekadar berapa triliun investasi yang masuk. Pertanyaan yang lebih penting adalah: investasi macam apa yang hendak dibangun Sulsel?

Warisan Kota Dagang

Untuk memahami persoalan itu, kita perlu melihat sejarah. Makassar bukan kota yang tiba-tiba muncul dalam peta ekonomi Indonesia Timur. Sejak abad ke-16 dan ke-17, pelabuhan Somba Opu telah berkembang sebagai salah satu simpul perdagangan penting di Nusantara.

Anthony Reid dalam kajiannya mengenai Age of Commerce menunjukkan bahwa kota-kota pelabuhan Asia Tenggara berkembang bukan semata-mata karena mempunyai komoditas, melainkan karena keterbukaan jaringan perdagangan, mobilitas manusia, dan kemampuan menghubungkan wilayah hinterland dengan pasar internasional (Reid, 1988; 1993).

Makassar tumbuh sebagai ruang perjumpaan pedagang Melayu, Jawa, Portugis, Tiongkok, Arab, dan berbagai kelompok dari kepulauan timur. Dengan kata lain, ekonomi Sulsel sejak awal bukan isolasi, melainkan konektivitas.

Perjanjian Bungaya 1667 kemudian mengubah konfigurasi politik perdagangan Makassar. Dominasi Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) mempersempit ruang perdagangan bebas yang sebelumnya menjadi kekuatan kota tersebut. Tetapi jaringan Bugis-Makassar tidak mati; ia justru menyebar semakin luas melalui migrasi dan perdagangan antarpulau.

Leonard Y. Andaya (1981) memperlihatkan bagaimana perubahan kekuasaan di Sulawesi Selatan tidak dapat dilepaskan dari jaringan politik dan perdagangan regional. Sementara Christian Pelras (1996) menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat Bugis telah membentuk jaringan ekonomi yang melampaui batas geografis Sulsel.

Sejarah tersebut penting dibaca kembali karena persaingan investasi hari ini sebenarnya menghadirkan persoalan lama dalam bentuk baru: siapa yang menguasai jaringan ekonomi Indonesia Timur? Bedanya, jika dahulu yang diperebutkan adalah pelabuhan, rempah, beras, dan jalur pelayaran, sekarang yang diperebutkan adalah smelter, kawasan industri, data, energi, logistik, tenaga terampil, dan rantai pasok global.

Posisi Sulsel sebenarnya masih kuat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulsel sepanjang 2025 mencapai Rp753,08 triliun dan ekonomi tumbuh 5,43 persen, meningkat dibandingkan pertumbuhan 5,02 persen pada 2024 (BPS Sulsel, 2026). Momentum itu berlanjut: ekonomi Sulsel pada triwulan I-2026 tumbuh 6,88 persen secara tahunan, dan pada triwulan II-2026 tumbuh 5,59 persen dengan PDRB mencapai Rp206,70 triliun (BPS Sulsel, 2026). Namun, pertumbuhan tinggi belum otomatis menjamin kemenangan dalam kompetisi investasi.

Struktur ekonomi Sulsel masih memperlihatkan karakter ekonomi regional yang relatif beragam. Pada 2024, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 21,84 persen PDRB. Perdagangan berkontribusi 14,80 persen, konstruksi 13,51 persen, sedangkan industri pengolahan 13,02 persen (BPS Sulsel, 2025).

Keragaman tersebut merupakan kekuatan sekaligus tantangan. Sulawesi Tengah dan Maluku Utara mempunyai magnet yang sangat jelas: mineral dan hilirisasi. Bahkan pada semester I-2026, investasi hilirisasi nasional telah mencapai Rp300,1 triliun atau 29,7 persen dari seluruh realisasi investasi nasional (BKPM, 2026).

Penataan Kebutuhan Kota

Teori ekonomi kota memberikan penjelasan menarik. Edward Glaeser (2011) melihat kota sebagai ruang yang meningkatkan produktivitas karena kedekatan manusia, perusahaan, pengetahuan, dan pasar. Sementara Paul Krugman (1991) melalui new economic geography menunjukkan aktivitas ekonomi cenderung terkonsentrasi pada wilayah yang mempunyai keuntungan aglomerasi, akses pasar, dan biaya transportasi rendah.

Makassar memiliki sebagian prasyarat itu. Makassar New Port memperbesar kapasitas konektivitas Sulsel secara dramatis. Pelabuhan tersebut dirancang dengan kapasitas sekitar 2,5 juta TEUs dan kedalaman hingga minus 16 meter LWS sehingga dapat melayani kapal besar dan pelayaran langsung (direct call) (Pelindo, 2024).

Tetapi pelabuhan besar tidak otomatis menciptakan kota industri. Jika kontainer hanya datang, dibongkar, lalu barang didistribusikan ke berbagai wilayah Indonesia Timur, Makassar akan tetap sekadar menjadi gateway economy. Nilai tambah terbesar justru diproduksi di tempat lain. Karena itu, Sulsel perlu naik kelas menjadi production hub.

Makassar-Maros-Gowa-Takalar harus dipandang sebagai satu kesatuan metropolitan ekonomi. Parepare dapat diperkuat sebagai simpul perdagangan bagian utara, Bantaeng menjadi basis industri, dan Luwu Raya memegang kekuatan mineral, pertanian, serta energi. Sementara itu, Bone, Wajo, Sidrap, Pinrang, serta daerah lain menjadi basis agroindustri.

Logikanya sederhana: pelabuhan tidak boleh berdiri sendiri. Pelabuhan harus terhubung dengan kawasan industri, pergudangan, pusat distribusi, universitas, kawasan permukiman pekerja, serta sentra produksi pedesaan. Michael Porter (1998) menyebut konfigurasi tersebut sebagai cluster—perusahaan menjadi produktif ketika pemasok, industri pendukung, tenaga kerja, lembaga pendidikan, dan pasar berada dalam ekosistem yang saling menguatkan.

Ada persoalan lain yang jauh lebih sosial. Investasi dapat menghasilkan pertumbuhan tanpa menciptakan transformasi sosial apabila modal hanya membentuk kantong-kantong industri yang sedikit berhubungan dengan ekonomi masyarakat lokal (enclave economy).

Kekhawatiran itu sangat relevan bagi Sulsel. Pada Agustus 2025, jumlah penduduk bekerja mencapai sekitar 4,76 juta orang, tetapi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 4,21 persen. Yang menarik, Makassar sebagai pusat ekonomi justru mencatat TPT 9,60 persen—tertinggi di Sulsel (BPS Sulsel, 2025).

Angka tersebut menyampaikan paradoks urbanisasi: kota dapat menarik investasi sekaligus menarik pencari kerja lebih cepat daripada kemampuan ekonomi formal menciptakan pekerjaan berkualitas.

Di sinilah teori sosiologi perkotaan menjadi relevan. Manuel Castells (1996) menjelaskan bahwa ekonomi modern dibangun melalui space of flows: arus modal, informasi, manusia, dan teknologi. Kota yang tidak mampu memasukkan masyarakat lokal ke dalam arus tersebut berisiko menghasilkan fragmentasi sosial.

Persoalannya kemudian bukan sekadar menghadirkan pabrik, tetapi siapa yang bekerja di pabrik itu, siapa pemasoknya, siapa yang menguasai teknologi, dan ke mana keuntungan ekonomi mengalir.

Budaya ekonomi Bugis-Makassar mempunyai tradisi mobilitas, perdagangan, keberanian mengambil risiko, dan jaringan kekerabatan yang panjang. Pelras (1996) menunjukkan bagaimana masyarakat Bugis memiliki sejarah adaptasi ekonomi yang kuat. Modal budaya tersebut semestinya diterjemahkan ke dalam kebijakan industri modern.

Pengusaha lokal jangan hanya menjadi kontraktor lapis bawah ketika investasi besar datang. UMKM lokal harus masuk ke dalam supply chain, universitas lokal menjadi pemasok teknologi dan tenaga ahli, serta petani dan nelayan terhubung langsung dengan industri pengolahan. Dengan demikian, investasi tidak sekadar “masuk Sulsel”, melainkan berakar di Sulsel.

Sulsel juga perlu berhenti mengejar semua jenis investasi. Dalam persaingan antardaerah, spesialisasi menjadi penting. Douglass North (1990) mengingatkan bahwa kinerja ekonomi jangka panjang sangat ditentukan oleh kualitas institusi. Artinya, insentif fiskal saja tidak cukup; investor membutuhkan kepastian aturan, lahan, energi, infrastruktur, tenaga kerja, serta birokrasi yang mampu menyelesaikan masalah.

Sulsel setidaknya mempunyai empat medan investasi strategis:

1. Agroindustri: Basis pertanian Sulsel yang besar harus menjadi fondasi industri makanan, beras premium, kakao, kopi, jagung, rumput laut, peternakan, dan produk turunannya.
2. Industri Maritim dan Perikanan: Letak geografis Sulsel menjadikannya simpul alami distribusi hasil laut Indonesia Timur.
3. Industri Berbasis Mineral secara Selektif: Menghubungkan sumber daya Luwu Raya dan kawasan industri Bantaeng dengan industri lanjutan yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi. Strategi semacam ini jelas lebih masuk akal daripada berlomba membangun sebanyak mungkin smelter.
4. Pusat Layanan dan Jasa Regional: Memanfaatkan posisi Makassar sebagai pusat pendidikan, kesehatan, dan logistik kawasan.

Sejarah memberikan Sulsel keuntungan yang tidak dimiliki semua daerah: pengalaman panjang menjadi pusat jaringan Indonesia Timur. Tetapi sejarah juga memberikan peringatan: keunggulan geografis tidak pernah permanen. Pelabuhan dapat berpindah, jalur perdagangan dapat berubah, dan modal selalu mencari lokasi yang paling produktif.

Karena itu, angka investasi Rp19,544 triliun pada 2025 harus dibaca sebagai awal, bukan kemenangan. Apalagi kompetitor bergerak jauh lebih cepat. Ketika Sulawesi Tengah dan Maluku Utara telah masuk lima besar tujuan investasi nasional pada semester I-2026, Sulsel harus bertanya apakah posisinya sebagai gerbang Indonesia Timur masih cukup kuat sepuluh atau dua puluh tahun mendatang.

Sulsel tidak harus menjadi Maluku Utara kedua, tidak pula harus menjadi Sulawesi Tengah kedua. Kekuatan Sulsel justru terletak pada kombinasi yang lebih lengkap: Makassar sebagai metropolitan, pelabuhan internasional, pertanian yang besar, basis industri pengolahan, perdagangan, sumber daya maritim, mineral, perguruan tinggi, serta tradisi kewirausahaan Bugis-Makassar. Yang dibutuhkan adalah menghubungkan semuanya.

Investasi harus diperlakukan bukan sebagai perlombaan mengumpulkan angka triliunan rupiah, melainkan instrumen transformasi struktur ekonomi. Setiap modal yang datang harus memperbesar kapasitas industri lokal, meningkatkan keterampilan pekerja, melahirkan pengusaha daerah, memperluas basis pajak, dan menghubungkan desa produksi dengan kota industri. (*)