MAKASSAR – Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara, SE meminta para ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk tidak segan melaporkan kepadanya langsung, jika kontraktor atau rekanan yang mengerjakan proyek baik di kecamatan maupun di kelurahan tidak melakukan koordinasi dengan pihak LPM.
Hal itu disampaikan Abdi Asmara saat dikonfirmasi Wakil Ketua Asosiasi LPM Kota Makassar, Andi Pasamangi Wawo , saat dirinya bertindak selaku pembanding dalam Diskusi Diseminasi Hasil Penelitian Balitbangda Kota Makassar Angkatan I tahun anggaran 2020, yang dilaksanakan di Hotel Arthama Makassar, Selasa (18/2).
“ Laporkan ke saya jika ada rekanan yang melaksanakan proyek-proyek di wilayah kecamatan maupun kelurahan tanpa melakukan koordinasi,” tegas Abdi Asmara sebagaimana ditirukan Andi Pasamangi Wawo.
Lebih lanjut menurut Andi Pasamangi, Abdi juga menuturkan, bahwa hal itu merupakan rekomendasi Komisi C DPRD Kota Makassar kepada mitra kerjanya, khususnya Dinas PUPR Kota Makassar, bahkan ke depan pihak DPRD Kota Makassar akan meminta bukti koordinasi terelaisasi dengan adanya tanda tangan dan stempel LPM.
Selain itu Abdi Juga mengatakan, bahwa selama ini info yang diterimanya dari rekanan, seolah LPM sering menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata memang LPM jarang diajak koordinasi.
Bahkan menurut Andi Pasamangi, pada kesempatan tersebut Abdi Asmara juga menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan jajaran pengurus LPM guna berdiskusi lebih lanjut terkait hal tersebut.
“Bahkan beliau tadi juga menekankan untuk melapor langsung kepadanya sambil memberikan nomor teleponnya kepada saya, sekaligus menyampaikan keinginannya untuk berdiskusi lebih lanjut dengan pengurus LPM,” pungkas Andi Pasamangi yang juga merupakan Ketua Forum Komunikasi (FK) LPM Kecamatan Manggala itu. (464Ys)
