MAKASSAR – Puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Sulsel yang dihadiri langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati berlangsung sukses dan lancar.
Peringatan HAN tingkat Provinsi Sulsel dilaksanakan diruang rapat pimpinan (rapim) kantor Gubernur Sulsel dihadiri beberapa Bupati dan Walikota di Sulsel seperti, Bupati Gowa, Bupati Bone, PJ Walikota Makassar.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) Provinsi Sulsel, Iqbal Suhaeb mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan HAN tingkat Provinsi Sulsel berjalan sesuai rencana.
“Alhamdulillah seluruh rangkaian HAN yang dihadiri langsung Menteri PPPA berjalan sesuai rencana, baik pada saat menteri melakukan kunjungan ke Puskesmas Makkasau sebagai Puskesmas Ramah Anak di Kota Makassar, Perpustakaan lorong dan taman baca, serta lainnya,” ungkap Iqbal Rabu (19/8).
Ia menyebutkan dimomentun HAN ini semua pihak berkomitmen untuk mengakhiri terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulsel.
“Seluruh pihak mulai dari DPRD Sulsel, Kejaksaan Tinggi Sulsel, Pemkab se-Sulsel, Pemprov Sulsel, Kementrian PPPA serta lainnya berkomitmen untuk mengakhiri terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulsel,” sebutnya.
Iqbal Suhaeb menyebutkan, Hari Anak Nasional (HAN) se Sulsel tahun ini mengangkat tema “Anak Terlindungi, Sulawesi Selatan Maju, Tetap Gembira di Rumah“.
“Teman HAN tahun ini ‘Anak Terlindungi, Sulawesi Selatan Maju, Tetap Gembira di Rumah’ sesuai dengan kondisi saat ini ditengah pandemi covid-19, yang memaksa kita harus banyak melakukan aktivitas dari rumah, tentunya semuanya tetap gembira dan bahagia serta terhindar dari virus berbahaya ini,” tambahnya.
Mantan Penjabat Walikota Makassar ini, menambahkan sosialisasi pembentukan Unit Pelaksana tekhnis (UPT) Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) terus dilakukan.
“Kami terus mendorong agar seluruh daerah di Sulsel mempunyai UPT PPA, apalagi saat ini baru ada 7 sehingga penanganan kasus kekerasan bisa semakin maksimal,” tutupnya. (*)
