MAKASSAR—Tim Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Wilayah IV. 2 menggelar pertemuan bersama jajaran pemerintah kota Makassar, dalam rangka koordinasi rencana aksi pencegahan korupsi, bertempat diruang Rapat Sipakalebbi Lantai 2 Kantor Balaikota Makassar, Rabu (27/1/2021).
Dalam pertemuan tersebut Korsupgah menyoroti capaian program Monitoring Center Of Prevention (MCP) pemerintah kota Makassar yang masih rendah dari daerah lainnya.
Kasatgas Korsupgah wilayah IV. 2 Niken Aryati mengatakan saat ini pemerintah kota Makassar berada diurutan kedelapan belas capaian MCP nya dari Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan, dan berada di urutan 220 dari seluruh Indonesia.
“Banyak yang mesti ditingkatkan lagi, dalam suatu propinsi biasanya kota yang terbaik capaian MCP nya, namun ini sangat jatuh sekali, ternyata memang ada indikator permasalahan mengenai pengelolaan aset, itu juga jadi perhatian, karena banyak yang belum terverifikasi,” ucapnya.
Niken berharap pemerintah kota Makassar pada tahun 2022 nanti dapat memperbaiki MCP nya, lebih bagus dari penilaian KPK.
“Karena itu kuncinya adalah perbaikan. termasuk dalamnya manajemen ASN, juga terkait masalah prasarana dan sarana umum jangan sampai aset pemerintah dikuasai dan jadi sengketa,” jelasnya.
Pj Walikota Prof Rudy Djamaluddin mengatakan hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah kota Makassar, walaupun masuk ukuran rata rata untuk kota Makassar menurut hukum MCP nya itu rendah.
“Itulah tadi KPK sudah memberikan banyak arahan-arahan untuk menaikkan angka MCP. tetapi yang terpenting prinsipnya adalah bukan di angkanya semata. Tetapi yang terpenting bagaimana akuntabilitas akuntabilitas yang terkait indikator MCP betul-betul terlaksana di pemerintahan,” terangnya. (*)
