PANGKEP—Sidang Paripurna dengan agenda penandatanganan persetujuan bersama Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (KU-APBD P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS P) tahun anggaran 2021 berlangsung di ruang sidang A gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangkep, Selasa (21/9/2021), dipimpin langsung ketua DPRD Pangkep Haris Gani.
Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau (MYL) dalam sambutannya menyampaikan, kesepakatan bersama itu merupakan wujud komitmen bersama dan kepatuhan terhadap amanah peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
MYL juga memberikan apresiasi kepada anggota DPRD dan tim anggaran atas tersusunnya KU APBDP dan PPA S tersebut.
Ia berharap, penyusunan RAPBDP 2021 tersebut dapat berjalan optimal sesuai dengan KU APBD – PPAS P sehingga kepentingan rakyat terlayani secara maksimal dan membawa kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
Juru bicara DPRD Pangkep, H. Syahruddin menyampaikan, KU APBDP dan PPASP mengacu pada peraturan pada perubahan rencana kerja Pemkab Pangkep yang ditetapkan melalui peraturan bupati nomor 27 tahun 2021.
Arah kebijakan pembangunan daerah diharapkan untuk pemulihan sosial ekonomi dan penguatan program prioritas layanan dasar peningkatan kualitas hidup, mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya dan penurunan ketimpangan wilayah.
Struktur KU APBD P dan PPAS TA 2021 setelah pembahasan, Pendapatan sebesar Rp1 triliun 358 Miliar. PAD sebesar Rp212 Miliar, pendapatan transfer sebesar Rp1 triliun 92 miliar, belanja birokrasi Rp1 triliun 49 miliar, belanja modal Rp198 miliar, belanja tak terduga Rp9 miliar, belanja transfer Rp155 Miliar.
Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp103 Miliar, Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp50 miliar dan Pembiayaan netto sebesar Rp53 miliar. (Tim)
