MAKASSAR—Pasca penertiban Ruko Bandung Gorden yang dilakukan pada hari Rabu 15 Desember 2021, kuasa hukum Abdul Hakam pemilik ruko Bandung Gorden, Andi Walinga, SH, mengatakan akan menggugat pemerintah Kota Makassar yang dinilai terlalu memaksakan untuk membongkar dan mengosongkan ruko BG, sementara surat Sekda Kota Makassar hanya penertiban.
“Saya akan mencatat dan akan melakukan gugatan kepada pemerintah kota Makassar. Akan saya catat siapa yang terlibat akan pembongkaran ruko ini,” ujar Andi Walinga, SH dari Badan Bantuan Hukum PDI Perjuangan.
Pada kesempatan tersebut, Andi Walinga menegaskan, dalam surat yang diterima kliennya hanya tertulis penertiban bukan bukan pembongkaran dan pengosongan.
Berdasarkan info yang dihimpun Mediasulsel.com di PTSP Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (21/12/2021), diperoleh informasi, bahwa Abdul Hakam selaku pemilik Ruko Bandung Gorden, telah mendaftar kasus tersebut dengan perkara nomor 451/Pdt. G/2021/PN.Mks. Adapun Hakim yang ditunjuk, adalah Franklin B. Tamara, dan 2 majelis hakim, panitera pengganti Fauzan Anshari dengan juru sita Rachmawaty. (70n)
